FOKUSATU– Wacana melanjutkan Peraturan Daerah yang pernah diusulkan mantan Gubernur Anies Baswedan, sebagai upaya mengurangi kemacetan Jakarta, kini mulai ramai dibicarakan.
Pasalnya Pj.Gubernur Jakarta akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan DPRD DKI Jakarta, sebagai upaya mengurangi kemacetan Jakarta dengan memberlakukan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dibeberapa ruas jalan Ibukota bukanlah solusi cerdas atasi kemacetan Jakarta, demikian ungkap Azis Khafia yang di sapa Bang Azis selaku wakil Ketua Umum BAMUS Suku BETAWI 1982 saat diskusi Haul MH Thamrin di Jakarta pekan lalu.
Masih banyak alternatif kebijakan yang bisa diambil Pemerintah Daerah Jakarta dalam hal penanganan Kemacetan Jakarta ketimbang Jalan berbayar. Misalnya ; Pembangunan hunian masyarakat kota (rusun maupun apartemen) di sekitar lokasi bisnis agar ketika berangkat atau pulang kerja tidak menambah kepadatan lalu lintas.
Mengoptimalkan rambu-rambu lalu lintas dan kinerja polisi yang melayani masyarakat sehingga tercipta kelancaran di jalan raya. Perubahan tata kota Jakarta dari yang sebelumnya terkesan hanya mengikuti perkembangan aktivitas masyarakat menjadi kota yang benar-benar terencana dan terintegrasi, misalnya dengan merevitalisasi Kerjasama kota megapolitan (Jabodetabek).
Pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur agar segera dioptimalkan pembangunan di Ibukota Kota Negara (IKN) di Kota Nusantara.
Dengan demikian maka akan tercipta perkembangan pesat di ibu kota baru, sedangkan Jakarta bisa fokus sebagai kota bisnis dan pusat perekonomian Indonesia.
Semoga Pj.Gubernur dapat meninjau ulang rencana jalan berbayar tersebut dan dapat mencari solusi yang lebih pro kepada rakyat Jakarta, tegas Bang Azis.
