FOKUSATU– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Menjelang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Serentak Tahun 2024.
Kegiatan ini bertempat di hotel Leisure Inn Arion Hotel, Rawamangun
Jumat (26/05/2023).
Dalam pembukaan kegiatan, Marhadi Marzuki selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Jakarta Timur serta pemangku kegiatan ini mengatakan” Alhamdulilah dalam kesempatan ini kami melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif untuk pemilu 2024.
Lebih lanjut Marhadi mengungkapkan dalam sambutannya memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para peserta yang hadir. Menurutnya bukan hanya tugas KPU Bawaslu saja yang terus mensosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif melainkan bisa kalangan Ormas Kepemudaan maupun kemahasiswaan, baik OKP juga bisa ikut aktif dalam menjaga dan mengawasi pemilu nanti sehingga para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang lain bisa menenangkan masyarakat pemilih agar tidak terjadi provokasi yang bisa merusak persatuan, dan diharapkan tokoh masyarakat yang sekarang hadir bisa mensosialisasikan ke tempatnya masing masing agar bisa berperan aktif dan menjaga kedamaian dalam pemilu 2024 nanti sehingga bisa berjalan dengan demokratis, aman dan damai. tegasnya.
Kemudian sambutan dari Prayogo Divisi hukum Bawaslu Jakarta Timur mengharapkan dalam hal menyampaikan informasi ke khalayak ramai disebarluaskan agar ada pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilih tidak bisa diwakilkan melainkan harus langsung yang bersangkutan memberikan hak pilihnya. Harapannya agar tidak ada kecurangan dalam pemilu nanti, sehingga akan melahirkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Prayogo juga mengatakan akan ada satu program kampung bebas atau anti politik uang, sehingga bisa meminimalisir dalam pencegahan politik uang, tegasnya.
“Dengan mengucapkan Basmallah, acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Jakarta Timur, Kami buka secara resmi, ucap Prayogo.
Pada kegiatan tersebut Bawaslu Jakarta Timur mengundang narasumber Sandi Permana selaku Pegiat Pemilu dan DR Ramdansyah .
Dalam paparan nya Sandi mengatakan Bahwa Pemilik Kedaulatan di Indonesia, yakni Demokrasi langsung dan Demokrasi perwakilan.
Menurutnya kita harus peduli terhadap pemilu dan peduli terhadap politik sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam penguatan jajaran penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.
Pemilu di Indonesia dilakukan sesuai aturan UU yang berlaku yakni dilaksanakan 5 tahun sekali tegas sandi.
Menurutnya KPU dan Bawaslu juga tidak akan mampu melaksanakan tugas kepemiluan sendirian, sehingga memerlukan tokoh masyarakat yang ada, para anak muda yang masih memiliki kekuatan untuk bersinergi dalam pengawasan. Sandi juga mengatakan dalam pengawasan digital media sangat penting, sehingga menjadi alasan mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pemilu nanti agar menjadi pemilu yang transparan, berintegritas dan bersih.
Menurut Sandi juga Karakteristik pelanggaran pemilu perlu dipahami seperti memanipulasi data yang ini sangat merusak integritas pemilu yang bisa membuat terjadinya korupsi politik uang dan bansos. Politik uang ini kerap terjadi karena melihat masyarakat Indonesia adalah target target yang hanya cukup diberikan sembako dan uang 50 ribu saja bisa memilihnya, ini yang menurutnya merupakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.
Sedangkan menurut Ramdansyah Bakir bahwa kita jangan hanya terjebak pada pemilu yang 5 tahun sekali, sehingga menurutnya demokrasi memiliki kelemahan.
Setiap orang boleh berpendapat dan yakin atas pandangannya baik bisa menjadi saksi dalam penglihatannya. Tegasnya.
Ramdansyah mengatakan seberapa banyak pun pengawas dilapangkan kalau tidak ada partisipasi masyarakat sangat sulit untuk dilaksanakan dengan baik, makanya diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya .
“Apakah Panwas dibawah mengecek DPD dibawah secara terinci. menurut beliau ini belum dilakukan sempurna, menurutnya juga coklit belum berjalan dengan baik.
Terkait pemilih disabilitas, akses keterbukaan data informasi sangat diperlukan oleh Bawaslu, termasuk akses kepada teman teman disabilitas, apakah nanti ada pendamping untuk disabilitas oleh KPU untuk pemilihan di TPS nanti, maka jika nanti di TPS tidak ada akses tersebut maka itu bisa melanggar sehingga bisa dilaporkan ke DKPP,”singkatnya
Dan dalam hal ini Bawaslu Jakarta Timur mengundang Jajaran sekretariat di Bawaslu Jakarta Timur, Ketua KPU Jakarta Timur, Kepala Sudin Kesbangpol Jakarta Timur, FKDM Jakarta Timur, FKUB Jakarta Timur, Forum Pembauran Bersama Jakarta Timur, IPNU Jakarta Timur, IPPNU Jakarta Timur, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jakarta Timur, GP Ansor Jakarta Timur, Pemuda Muhammadiyah Jakarta Timur, Komunitas Stand up komedi Jakarta Timur, JPPR, KIPP, PPUA Disabilitas, HWDI, BEM UKI, BEM UIJ, BEM UNJ, BEM UIC, BEM Universitas Borobudur, BEM UHAMKA, BEM Universitas Binawan, BEM STMIK Muhammadiyah, BEM STIA Azziyadah, Kwarcab Pramuka Jakarta Timur, PMII Jakarta Timur, Korp Putri PMII Jakarta Timur, HMI Jakarta Timur, Korp HMI Wati Jakarta Timur, PMKRI Jakarta Timur, Naramuda Jakarta Timur, Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Timur, Mahasiswa UPI YAI, Mahasiswa UIN, serta unsur media.
