FOKUSATU-Menjelang memasuki tahun politik yakni pilpres 2024 beberapa tokoh politik dan tokoh masyarakat menyoal soal keberadaan politik identitas yang menurut mereka telah menimbulkan polarisasi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Para pejabat publik juga tak segan-segan mengatakan bahwa polarisasi masyarakat yang terjadi sepuluh tahun terakhir belakangan ini disebabkan adanya politik identitas.
Namun menurut Muchlis Hassan pegiat media sosial yang dikenal dengan julukan Pangeran Opini Jalanan mengatakan ” semestinya mereka-mereka yang mengkuatirkan politik identitas akan merubuhkan bangunan persatuan dan kesatuan bangsa ini, harus melihat dengan jernih tidak Asal main tuduh, istilahnya tidak akan ada asap jika tidak ada api.
Politik identitas bukanlah sebuah pemikiran baru dalam pemerintahan, jauh sebelum negara ini bernama Indonesia, politik identitas sudah merebak dan menguat dikalangan para pejuang pra kemerdekaan.
Imam Bonjol, pangeran Diponegoro, Tjut nyak Dhien, Pattimura, Sultan Hasanuddin adalah para pejuang dan pahlawan pra kemerdekaan yang memainkan politik identitas agar dapat mengusir para penjajah di negeri ini.
Sejatinya polarisasi vertikal ataupun horizontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak serta merta adalah kesalahan politik identitas. Banyak hal yang menyebabkan timbulnya politik identitas diantaranya, Penegakan hukum yang tembang pilih, keadilan hukum yang sulit dirasakan oleh rakyat kecil, pembangunan ekonomi yang hanya dinikmati oleh kelompok oligarki serta para penguasa/pejabat korup adalah biang keladi timbulnya politik identitas.
Dan semua itu terjadi sejak bergulirnya pilpres 2014 dan berlanjut di pilkada DKI Jakarta tahun 2017 polarisasi dimasyarakat Indonesia semakin meningkat.
Memang ada perbedaan yang mencolok, jika dahulu politik identitas dipakai untuk membakar semangat juang dalam upaya mengusir para penjajah, kini politik identitas dipakai untuk sebuah kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu negara harus masuk mengambil bagian dalam usaha mencegah timbulnya politik identitas tersebut.
Peran penting negara dalam meminimalisir timbulnya politik identitas kedepannya adalah dengan mengamalkan semua butir-butir Pancasila dengan sebaik-baiknya, jangan jadikan Pancasila hanya sebuah slogan pemanis pemersatu bangsa saja.
Oleh karena itu pemerintah jangan hanya bisa menyalahkan kelompok/orang-orang yang memainkan politik identitas, tapi disisi lain menikmati hasil dari proses politik identitas tersebut. Pemerintah juga harus berlaku adil dalam penegakan hukum dan tidak boleh memihak dalam upaya meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa ini.
Masyarakat sejatinya sangat menghormati apapun keputusan pemerintah, asalkan semua dijalankan dengan mengedepankan kesetaraan, dan kesamaan demi dan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya.
Tidak selamanya Politik identitas itu buruk, pada masa-masa tertentu politik identitaslah yang akan berperan besar dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa…
Dalam pidatonya Bung Tomo telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana pentingnya politik identitas tersebut. Kala kota Surabaya kedatangan penjajah Inggris dan meminta kepada rakyat Surabaya untuk mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan menyerahkan senjata rampasan dari tentara Jepang kepada mereka.
Dengan lantang Bung Tomo membakar semangat juang warga Surabaya dengan mengatakan..
” Wahai para pemuda Maluku, pemuda Sumatra, pemuda Kalimantan, pemuda Sulawesi, pemuda Papua…bangkitlah bersama kami rakyat Surabaya,
Dan pekik terakhirnya..Allah Akbar.. Allah Akbar… Allah Akbar..
Jangan salahkan identitas kami, salahkanlah kalian yang merampas identitas anak negeri ini…..
*MERDEKA…!!!*
