FOKUSATU – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) biasa dikenal dengan RENJA OPD adalah inti dari lanjutan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. OPD RENJA DISRUMKIM (Dinas Perumahan dan Permukiman) di gelar di Wisma Hijau Cimanggis, Depok (14/2)
Wali Kota Depok, KH. DR. M Idris Abdul Somad menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan OPD, dalam pembukaan forum tersebut beliau memaparkan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak boleh lepas dari seluruh konten dalam peraturan daerah tahun 2016 – 2021.
“Ada 3 istilah program dalam jangka 5 tahun kedepan yang kita canangkan yaitu kebersihan, kesehatan dan kota ramah keluarga,Pemerintah kota Depok mematok dana Pagu 2 Miliar dan mengarahkan lebih berimbang 50% – 50% fisik kegiatan kelurahan dan sudah diverifikasi datanya, terkait ketahanan ramah keluarga yang jadi unggulan kita liding sektornya dari dinas – dinas,” papar Wali Kota Depok.
Dijelaskannya Ada 10 program janji kampanye kepala daerah sampai dengan tahun 2021 mendatang untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaannya sehingga di tahun 2021 sudah ada pemerintahan yang baru dan program yg menarik tinggal melanjutkan.
“Mudah – mudahan dalam bertukar pikiran seperti ini dalam musyawarah dapat memberikan jalan keluar untuk menjadikan kota Depok semakin unggul, nyaman dan religius,”Tegas Idris.
Swmentara di tempat yang sama kepalah Dinas perumahan dan pemukiman ( Kadis Rumkim)kota Depok
Drs. H Dudi Mi’raz Imaduddin, M.Si mengatakan , Untuk pembangunan gedung, seperti sekolah dan sebagainya tadi sempat diusulkan dan disampaikan teman – teman, kemudian juga ada beberapa rehab dan pembangunan kantor pemerintah, usulan di tahun 2019, belum masuk. Terkait pembangunan kantor Kec. Sukmajaya sudah selesai, kemudian daerah kumuh juga menjadi prioritas pasalnya bangunan yang diprioritaskan pada tahun 2019 sudah ada rancangannya terkait nominal Pagu nya belum ditentukan. Usulan – usulan dari teman – teman kita terima dan insya Allah kita akan tindak lanjuti,” kata dia.
H. Dudi Mir’az ,melanjutkan target pembangunan sekolah dari dinas pendidikan bahwa, “sekolah yang sudah dibangun minimal tahun sekarang atau tahun yang akan datang bisa tuntas keseluruhan beserta infrastrukturnya untuk SD dan SMP, karena SMA bukan kewenangan kita lagi,” ucapnya. ( Rudi. Hrp)
