WARTAHOT – Berita bohong (hoax) akan hilang jika pemerintah bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa serta merta menyalahkan masyarakat. Pasalnya, maraknya berita hoax tersebut mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi, demikian dikemukakan Anggota Komisi Bidang Informasi DPR RI, Sukamta, saat ditemui.
Contohnya dalam kasus jumlah TKA asal Cina, pemerintah tidak satu suara dalam menyatakan kepada publik. Akhirnya, masyarakat mereaksi, yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kominfo, Presiden atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong, lanjut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
Sedangkan di media sosial marak sebaran hoax lantaran didahului rasa penasaran masyarakat atas sebuah pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tapi tidak komprehensif. Jadi masalah hoax, ini relatif saja. Karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat. Kalau pemerintah bekerja sangat baik, hoax itu akan hilang sendiri, lanjutnya.
Sementara Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan untuk menanggapi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah merespons berita hoax.
“Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong,” jelas Bambang.
Membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidaklah fisibel. Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat, tandasnya. (Tjo)
