FOKUSATU – Tunggakan pembayaran Klaim BPJS yang dialami oleh beberapa RSUD diwilayah DKI Jakarta saat ini jelas sangatlah mengkhawatirkan dan saya berharap ini tidak berimbas kepada pelayanan masyarakat. Karena jujur saya sering mendapat keluhan perihal pelayanan peserta BPJS oleh Rumah Sakit, mereka peserta BPJS seperti dianak tirikan, walaupun itu tidak bisa digeneralisir. Ujar Prof.Dr.H.Dailami Firdaus anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta yang juga Dewan Pembina Relawan Kesehatan REKAN Indonesia.
Problematika ketelatan dalam pembayaran klaim ini sangatlah fatal, di Jakarta sendiri berimbas kepada minimnya stok obat untuk peserta BPJS. Kalau sampai stok obat peserta BPJS kosong jelas akan membuat berpengaruh sekali terhadap masyarakat.
Nilai yang tertunggak pun sangatlah fantastis untuk 8 Rumah Sakit Umum Daerah sekitar 130 Milyar dan ini akan terus bertambah karena terakumulasi terus. Saya yakin di Rumah Sakit umum pasti mengalami hal yang sama, yaitu tertungaknya klaim pembayaran BPJS.
Defisit yang dialami BPJS kesehatan ini mengakibatkan prahara dimana-mana. Pembayaran ke RS misalnya tertunda hingga 3 bahkan 9 bulan. Korban pertama adalah tenaga kesehatan, banyak yang jasa medisnya tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan. Dibeberapa tempat ada yang tidak dibayarkan hingga 10 bulan. Karena tidak kunjung dibayar akhirnya banyak yang memutuskan mengundurkan diri dan pindah tempat kerja.
Korban kedua adalah Perusahaan Alat Kesehatan dan Farmasi, karena tentunya RS harus membayar obat dan alkes yang digunakan untuk mengobati pasien. Nasib mereka juga sama ada yg sudah 10 bulan tidak dibayar, jika diakumulasikan nilai hutang ke perusahaan farmasi dan alkes sudah mencapai 3,5 Trilyun. Jika industri farmasi nasional kita kolaps bagaimana dampaknya? Ribuan orang mungkin akan kehilangan pekerjaannya.
Korban terakhir tentunya masyarakat karena aksesnya terhadap layanan kesehatan terputus. Tenaga kesehatan tentunya harus memprioritaskan pencarian nafkah untuk keluarganya. Dibeberapa tempat ada yang uangnya baru turun setelah 10 bulan tapi dokternya sudah mengundurkan diri karena jasanya tidak kunjung dibayar. Akibatnya daerah itu kesulitan dokter. Obat yang semakin tidak tersedia di RS itu juga mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal.
Sehingga harus ada solusi dalam penanganan permasalahan tertunggaknya pembayaran klaim ini, namun jangan juga menjadi celah atau mengambil opsi yang jelas jelas akan membenani masyarakat, seperti mengurangi manfaat atau penyesuaian yang berimabs kepada menaikan tarif premi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan pembenahan didalam internal BPJS sendiri.
Apalagi menjadi peserta BPJS ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat tanah air, jadi jangan sampai satu sisi mewajibkan namun disisi lain justru melemahkan. Karena itu kembali saya tekankan agar ada terobosan terobosan dalam mengatasi segala masalah, pos pos biaya yang dirasa tidak perlu mungkin perlu dievaluasi atau bahkan dihilangkan saja. Ungkap Bang Dailami Firdaus kepada redaksi fokusatu.com
