FOKUSATU– Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni mendesak BPK melakukan audit terhadap harya kekayaan seluruh pejabat negara.
Desakan ini imbas dari maraknya keluarga para pejabat yang memamerkan harta kekayaan.
Sultoni melihat pejabat negara tidak cukup hanya dengan melaporkannya dengan LHKPN, karena masih banyak yang berbohong atau menyelewengkan laporan tersebut.
“Ini bukti LHKPN tidak berjalan semestinya, LHKPN tidak hanya sebatas laporan tapi juga KPK perlu berperan aktif menyelidiki secara periodik harta kekayaan yang dinilai tidak masuk akal pada pejabat-pejabat negara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Ahad (5/3).
Sultoni menambahkan, pejabat di instansi KPK jangan hanya menjadi pelaksana audit, namun juga harus diaudit harta kekayaannya, lalu apakah para pejabat KPK juga sudah terus memperbarui data bayar pajak.
“Dalam posisi ini, harusnya KPK jadi role model, pejabat di instansi tersebut memberi teladan, harus lebih transparan, mulai dari biaya kehidupan, berapa biayanya, sekolah anak dan lainnya. Ini jadi momentum untuk perbaikan di segala lini,” ungkapnya.
Bukan hanya KPK, BPK mestinya perperan aktif untuk bergerak melakukan audit pada harta kekayaan pejabat negara yang dicurigai.
“Kondisi masyarakat setelah diuji wabah Covid 19 ini kondisinya susah tapi pejabat dan keluarga dengan enaknya pamer harta dan berfoya foya.
Ini tidak bisa dibiarkan BPK harus bergerak cepat periksa semua kekayaan dan keuangan para pejabat jika terbukti mereka memiliki harta dan transaksi keuangan yang tidak wajar,” Tegasnya.
“Bahkan kalau terbukti menyeleweng, Mereka Harus Dimiskinkan agar mereka jera. Rakyat Wajib bayar pajak apakah Pejabat bayar pajak?” tegasnya.
Pada fenomena tersebut, Presiden jokowi cukup geram, bahkan sampai memberikan peringatan keras kepada para pejabat negara agar tidak pamer harta, perilaku yang jemawa, pamer kuasa, hedonis, yang pada akhirnya membuat rakyat kecewa besar terhadap pemerintah.
Oleh sebab itu jokowi minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para pegawai di bawahnya. Memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan.
PB KAMI sinergi membangun bangsa.
