FOKUSATU – Berhubung sedang dalam masa transisi/ kekosongan badan eksekutif (Presiden mahasiswa) di Universitas Islam As-Syafi’iyah, saya selaku lembaga legislatif tertinggi di Universitas Islam As-Syafi’iyah juga sebagai penanggung jawab tertinggi, mengajak Mahasiswa Universitas Islam As-Syafi’iyah tidak terprovokasi dengan berita Hoax, kami selaku MPM KBM UIA, mengajak civitas akademika UIA, untuk menolak RUU KUHP yang bermasalah, karena akan merugikan masyarakat Indonesia. Terkait demo hari Senin, (30/09/2019), dan Selasa, (01/10/2019), Aksi ini digelar dalam rangka menentang RUU dan UU yang dianggap bermasalah, salah satunya yakni RUU KUHP”. Kata Muqsit ketua MPM KBM UIA
Aksi turun ke jalan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang dilakukan mahasiswa se-indonesia dalam menentang RUU dan UU bermasalah yang akan maupun telah disahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Situasi saat ini banyak sekali berita yang mengklaim gerakan kita. Oleh sebab itu saya ingin kawan-kawan terkhusus seluruh mahasiswa Universitas Islam As-Syafi’iyah bisa berfikir dan bersikap objektif dalam menanggapi hal ini”. Lanjut muqsit
“Tidak akan ada aksi selain yang saya motori, jikalau ada aksi diluar dari ini sampai membawa – bawa nama kampus UIA saya pastikan itu bukan bagian dari saya dan tanpa persetujuan saya selaku penanggung jawab”. Ujar Muqsit
Banyaknya permasalahan di Indonesia dari mulai Asap di Sumatera, Kebakaran Hutan di Kalimantan, gempa di Ambon serta kasus di papua, hingga RUU KUHP dan UU KPK yang menjadi sorotan rakyat indonesia.
Rakyat yang notabenenya raja di negeri ini merasa perlu di perhatikan lebih oleh pemerintah terkhusus wakil rakyat.
Wakil rakyat harus mampu menampung seluruh aspirasi rakyat.
“Kita bangsa Indonesia satu rasa, maka dari itu Saya selaku Ketua MPM KBM UIA mengintruksikan kawan-kawan mahasiswa UIA hari Rabu, 2 oktober 2019 untuk turun membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan galang dana”. Sambung Muqsit
Melalui aksi galang dana tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban bencana alam, baik di papua, ambon dan sumatera juga kalimantan.
