FOKUSATU-Ruang lingkup sebuah kebijakan selalu didasari peraturan, baik yang sifatnya permanen ataupun sementara. Sebagai wujud dari terlaksananya sebuah peraturan ataupun keputusan pimpinan adalah sikap kepatuhan, ketaatan dan tanggungjawab pada level di bawahnya.
Jakarta sebagai salah satu daerah yang menjadi barometer sistem pendidikan Sekolah Nasional sudah membuat sistem operasional pendidikan yang cukup baik, namun sayangnya masih ada beberapa ketidakmampuan kerja pada satuan pendidiknya seperti kurang tanggap akan kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinannya.
Contohnya adalah pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Siswa ( PAMTAS ) yang merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 ada indikasi atau dugaan ada beberapa Kepala sekolah Dasar Negeri di Jakarta yang tak dapat bekerjasama dengan baik dengan Komite sekolah tersebut, begitupun sebaliknya, sehingga hal ini bisa saja berpotensi mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Komite sekolah adalah sebuah satuan kerja diluar kedinasan yang dibentuk berdasarkan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016 yang bertugas menjadi pelaksana jalannya program PMTAS Tersebut.
Muchlis Hassan sosok Pemerhati Publik Fadlizon Library menyikapi tentang komite sekolah dan permasalahan nya ,komite sekolah bertugas menjadi bagian dari mitra kerja struktur sekolah yang mempunyai kebijakan atau pungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan di sekolah seperti, memberikan pertimbangan kebijakan sekolah terhadap sistem pembelajaran di sekolah, secara bersama-sama membuat rangcangkan atau rencana Kerja Sekolah ( RKS ), Rancangan anggaran dan pembelanjaan sekolah ( RAPBD ) dengan Kepala sekolah.
Namun pada prakteknya peran komite sekolah seperti dibatasi dan mereka hanya dijadikan alat stempel pihak sekolah ( kepala sekolah ), banyak dari para Komite sekolah yang tak menahu-nahu perihal tersebut di atas karena Kepala Sekolahnya tidak ingin ” Di ganggu “. Namun sebaliknya dalam praktek pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Siswa oleh Pihak sekolah para Komite di intimidasi agar mengikuti kemauan Kepala Sekolah. Bahkan ada Ketua Komite Sekolah yang depresi gara-gara di marahi Kepala Sekolah karena tak mau menuruti kemauan Kepala sekolah yang ingin mendapatkan bagian dalam pelaksanaan PMTAS seperti yang terjadi di SDN 014 Kapuk seperti pernah diberitakan oleh media.
Saya juga sering mendapat laporan dari beberapa individu- individu masyarakat yang kebetulan menjadi bagian dari Komite Sekolah, mereka sering kali mengeluh dan merasa di intimidasi oleh kepala sekolah agar mau mengikuti kemauan Kepala Sekolah yang secara diam-diam telah bekerjasama dengan para calo PMTAS, bahkan ada beberapa komite sekolah yang diberhentikan atau diganti oleh kepala sekolah tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya karena tidak mau bekerjasama.
Sebenarnya hal tersebut sudah pernah dilaporkan oleh beberap LSM yang peduli akan dunia pendidikan, namun ada indikasi bahwa kepala sekolah yang bermasalah dengan Komite Sekolahnya di backup oleh Kasatpel masing-masing wilayah sekolah. Hal inilah yang membuat peran Komite Sekolah seperti ada tapi tak terasa, bahkan ada sebagian Komite Sekolah yang mempunyai pemikiran hanya mengurus makanan saja.
Oleh karena itu kedepannya pada tahun 2020 ini Program Makanan Tambahan Anak Siswa ( PMTAS ) harus benar-benar diperhatikan jangan sampai mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Kepada satuan pendidikan wilayah masing-masing agar lebih pro aktif mendengar keluhan dan saran para Komite sekolah.
Penulis :Mukhlis Hassan :
( Pemerhati Publik Fadlizon Library)
