Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024

FOKUSATU-Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadiri dalam kegiatan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan tema Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 (19-01-2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Munandar Nugraha Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya Ketua Kordiv Hukum dan Diklat juga ex officio Penanggung Jawab Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024, terlihat hadir 16 ketua Partai Politik DPD Peserta pemilu Tahun 2024, ketua komis A DPRD provinsi DKI Jakarta dan pengiat Pemilu Terundang lainnya.

Pengampu Ketua Divisi Teknis Nurdin, memamparkan tiga usulan dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan Jumlah Penduduk Pertama, dengan Jumlah Penduduk Pertama lebih dari 11.000.000 orang sampai dengan 20.000.000 orang memperoleh alokasi kursi 100 kursi (UU 7/2017, Pasal 188 ayat 2 huruf g), kedua, Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) Kursi (UU 7/2017, Pasal 189 ayat 2), ketiga, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang (UU 29/2007, pasal 12 ayat 4).

“Bahwa dengan tiga skema tersebut kpu Provinsi DKI jakarta akan menyerahkan kepada KPU RI juga akan dilapirkan catatan diskusi yang sudah disampai dalam Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga KPU RI lah yang akan memilih condang diskema mana yang akan diputuskan” Tegas Sunardi ketua KPD DKI Jakarta (19-01-2023).

Sesuai dengan Rapat Kerja Dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRI Dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Ri, Badan Pengawas Pemilu RI Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tanggal 11 Januari 2023, mengutip RDP Angka (6): Komisi II DPRI Dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) bersepakat bahwa penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam Lampiran III dan VI Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.

“Bahwa kami akan tegak lurus kepada keputusan bawaslu RI dan Peraturan Perundnag-undnagan dalam pengawasan di skema yang dipilih oleh KPU RI, sehingga kerja pencegahan dan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dimasa mendatang” tutup Reki Putera Jaya (19-01-2023).
Penulis LILIK RP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *