Sejumlah Aktivis 98 Dan Penggiat Demokrasi Datangi Bareskrim Laporkan Wanita Emas

FOKUSATU– Rabu, 4 Januari 2023, Aktivis 98 dan sejumlah Aktivis Penggiat Demokrasi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan adanya video yang viral yang memuat pernyataan Ketua Partai Republik Satu yaitu saudara Hasnaeni.

Di dalam video tersebut disampaikan terkait dengan adanya ketidakpercayaan terhadap Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan membuat narasi bahwa pemilu tahun 2024 sudah diatur.

“Kami melaporkan Sdri. Hasnaeni ke Bareskrim Polri karena adanya pernyataan beliau yang viral terkait dengan ketidakpercayaan kepada lembaga KPU dan menuduh bahwa pemilu 2024 sudah diatur untuk memenangkan salah satu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, kami melihat pernyataan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan proses Demokrasi bahkan cenderung melanggar Konstitusi” ujar Mahfud sebagai Pelapor.

Mahfud juga menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Sdri. Hasnaeni berpotensi untuk menciptakan keonaran bahkan konflik di masyarakat sehingga perlu ditindak lanjuti oleh Kepolisian RI.
“Ada pasal di Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang memuat bahwa seseorang dilarang menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga kami hari ini melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri”.

Dan juga dalam hal pelecehan seksual yang dinyatakan oleh Sdri. Hasnaeni merupakan sebuah “pembunuhan karakter” terhadap Lembaga KPU melalui Ketua KPU. Ini pun harus dibuktikan, jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia.

“Laporan ini harus segera ditindaklanjuti, segera periksa Hasnaeni, karena telah menimbulkan kegaduhan dan ketidak-percayaan kepada KPU di masyarakat.” Imbuh Mahfud

Agung WH (Aktivis FORKOT 98) menyatakan “Kuat dugaan bahwa telah terjadi politisasi terhadap kasus ini, sehingga aparat Kepolisian harus segera menindak. Karena pernyataan yang sudah tersebar baik di media atau pun media sosial dinilai telah melakukan penghinaan terhadap hukum dan nilai-nilai demokrasi serta terindikasi melawan konstitusi”

“Disisi lain jika proses hukum ini tidak berjalan, maka ini bisa menjadi batu sandungan lembaga negara dalam hal ini KPU. Dan ini menandakan marwah KPU bisa terdelegitimasi sebagai penyelenggara pemilu 2024”, tutup Agung WH kepada media .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *