Persiapkan Menghadapi Sengketa Antar Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Timur Adakan Fasilitasi Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kepada Panwascam

FOKUSATU– Dalam rangka menghadapi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang tengah dilaksanakan, Bawaslu Kota Jakarta Timur mengadakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa di Feries hotel, Rawamangun Jakarta Timur (28/11). 

Dalam sambutan pembukaan acara, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur Bapak Sakhroji menyampaikan “tugas-tugas pengawas pemilu selain berkaitan dengan pengawasan, pencegahan dan penindakan, tetapi Panwascam juga harus memahami adanya tugas penyelesaian sengketa proses pemilu dengan berpedoman pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dalam hal ini disebutkan pada Pasal 5, ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu ditempat terjadinya sengketa proses pemilu pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan. Ayat (2) Dalam mempercepat penyelesaian sengketa antar peserta pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu diwilayah kerjanya.

Penyelesaian sengketa antar peserta dengan acara cepat, pemilu paling lama 3 hari kalender dengan kondisi tertentu yaitu terkait geografis yang sulit, akses komunikasi sulit terjangkau dan penyebab lain yang menyebabkan pengawas pemilu tidak dapat menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu pada hari yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut anggota Bawaslu DKI Jakarta Bpk. Mahyudin dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa
Sejak permohonan disampaikan, dalam konteks ini pada dasarnya Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta dengan acara cepat yang dapat dimandatkan ke Panwaslu Kecamatan”

Dalam tindakan penanganan sengketa diperlukan proses kolektif kolegial dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu, khususnya dalam menyelesaikan sengketa. Jangan sampai pengawas pemilu hanya fokus pada divisinya saja. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan pemilu”.

Diharapkan juga dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dilakukan, pengawas pemilu khususnya di wilayah kota Jakarta Timur dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu perlu dilakukan dengan prosesur yang diatur, adanya Menerima permohonan, melakukan pemeriksaan, mempertemukan para pihak, memeriksa bukti-bukti dan memutus.

Penyelesaian sengketa dilakukan secara profesional, proposional dan secara akuntabel, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memberikan pemahaman kepada para pihak terkait sengketa yang terjadi dan proses penyelesaian hukum yang dilakukan.

Dalam sesi materi, narasumber pertama Bpk. Angga Ulung menyampaikan
terdapat beberapa poin penting yang perlu dilakukan oleh pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yaitu,
Pengawas pemilu perlu memperhatikan peran media dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam hal ini media perlu dijadikan sebagai mitra strategis untuk mengkomunikasikan kepada publik terkait persoalan pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya agar semua pihak memahami dengan seksama.

Dalam sesi materi kedua oleh Narasumber Bpk. Maulana Ihsan, menekankan bahwa dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan acara cepat yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan tetap perlu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Karena kewenangan tersebut merupakan mandate dari Bawaslu Kabupaten/ Kota, halmana mandat tersebut diberikan jika Bawaslu Kab/Kota secara waktu tidak dapat hadir dilokasi secara cepat, masih menjalankan tugas dan kewenangan pada waktu yang bersamaan, serta menilai penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Panwascam. Penyelesain sengketa tersebut harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Perbawaslu No.9 Tahun 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *