MUCHLIS HASAN : KELANGKAAN MINYAK GORENG, KARENA DI GORENG

FOKUSATU-Miris memang sebuah negara penghasil sawit terbesar rakyatnya harus mengemis dan menangis dengan kelangkaan minyak goreng, padahal Undang-Undang Dasar 45 telah sangat gamblang dan jelas menyatakan. (Pasal 33 Ayat 1); ””Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 33 Ayat 2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” . Pada Pasal 33 Ayat 3 juga dinyatakan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” pada Pasal 33 Ayat 4 nya.

Semua itu hanya angin surga yang diimpikan para penggagas dan pendiri republik ini. Sementara yang berjalan dan dipraktikkan selama ini justru sebaliknya. Selain karena terlalu lama dijajah, juga karena sistem sosial-budaya yang dimiliki oleh bangsa ini yang dominan adalah feodalistik, hierarkis-vertikal, sentripetal, etatik, nepotik, dan bahkan despotik.

Aneh memang di negara yang 95 % adalah pribumi asli harus mengemis kepada warga yang cuma 5 % berada di republik ini, hal itu disebabkan karena yang 5% telah menguasai 95 % kekayaan alam negeri ini.

Padahal, alangkah luas, kaya, dan indah negara ini sehingga menempati empat terbesar di dunia. Akan tetapi, kita hanya menguasai secara de jure di atas kertas, de facto dikuasai kapitalis mancanegara dan konglomerat nonpribumi yang sudah mencengkamkan kukunya sejak dulu. Lihatlah, hampir semua warga Indonesia terkaya ukuran dunia adalah mereka, diselingi satu-dua elite pribumi yang hidup sengaja mendekat dan/atau bagian dari api unggun kekuasaan itu.

Kita bisa membayangkan jika sekedar Minyak goreng yang langka saja, republik ini sudah goyang dan resah, lalu bagaimana kita bisa dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, jika pada kenyataannya kita masih dijajah sama minyak, belum lagi dengan yang lain-lainnya. Jika kita yang 95% harus kalah dengan yang 5 % untuk apa kita berbangsa dan bernegara jika pada kenyataannya kita terpecah belah.

Sudah semestinya negara hadir dan berbuat yang terbaik untuk anak negeri ini yang sudah terlalu lama diperkosa oleh konsolidasi para oligarki dan ketahanan pangan adalah solusinya, sebab jika ketahanan pangan kita kuat maka ketahanan negara juga menjadi kuat.

Anies Baswedan belum lama ini sudah memberikan contoh kecil, bersama Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di indonesia perihal ketahanan pangan tersebut. Anies ingin mengingatkan kita semua tentang janji kemerdekaan.

Perihal daging sapi, Anies bekerjasama dengan pemerintah daerah NTT, begitu pula dalam hal pengadaan beras, melalui sebuah skema kerjasama Pemprop DKI Jakarta yang dalam hal ini di wakili oleh PT. food Station (BUMD) juga bekerjasama dengan pemerintah Cilacap dan Sumedang. Tujuannya sangat jelas selain membangkitkan perekonomian petani juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi antar daerah.

Jadi sudah selayaknya sebagai penghasil sawit terbesar di indonesia jika Pemerintah daerah Sumatra dan Kalimantan diberikan kewenangan untuk membuat pabrik pengelohan Minyak Goreng yang saham terbesarnya dikuasai oleh negara ( BUMN ). Bangun ibukota baru saja bisa, apalagi cuma membangun sebuah pabrik.

Rakat bahagia, Indonesia sejahtera
Rakyat Sejahtera , Indonesia Kuat !
#OpiniJalanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *