FOKUSATU– Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan undang undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Pencalonan Presiden, Wapres, Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Kegiatan di lakukan di hotel ibis Style Sunter , Jl Griya motor, Sungai Bambu Jakarta Utara pada hari Rabu (24/05).
M Mursani selaku anggota Bawaslu Jakarta Utara dan pemangku kegiatan ini mengatakan kegiatan ini menghadirkan narasumber Titi Anggraini dan DR Abdullah Iskandar dan terundang untuk kegiatan ini sebanyak 90 orang , dari internal dan eksternal.
Sali Imaduddin selaku Ketua Bawaslu Jakarta Utara dalam sambutan nya mengatakan “Bahwa kegiatan ini merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pencegahan merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran Pemilu, Bawaslu melakukan pengawasan yakni pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai 19 Oktober sampai 23 November 2023, sedangkan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mulai 24 April sampai 25 November 2023,” jelasnya.
Reki Putra Jaya selaku anggota Bawaslu DKI Jakarta dalam sambutan nya mengatakan , ” Kita selaku pengawas itu bukan mengawasi KPU tapi mengawasi tahapan pemilihan umum.
3 hal tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kebermanfaatan hukum
“Integritas dan kemampuan Bawaslu diuji untuk melakukan pengawasan. Dengan proses yang panjang, menuju satu hari yakni 14 Februari 2024. “Proses selanjutnya dapat berjalan lancar, agar sejarah Pemilu terbaik bagi bangsa Indonesia,katanya.
Dengan mengucapkan basmallah kegiatan ini di buka secara resmi , ucap Reki.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kepemiluan oleh narasumber Titi Anggraini dan DR Abdullah di pandu moderator.
M Mursani mengatakan kepada media,
“Dalam Pemilu pelanggaran terus terjadi, meski berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi, tetapi celah-celah pelanggaran tetap ada. Meskipun sulit mencapai zero (0) pelanggaran tapi meminimalisir pelanggaran bisa dilakukan,”.
Adapun jenis pelanggaran pemilu yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana.
Semoga pemilu 2024 bisa berjalan damai, sukses serta menghasilkan legislatif, presiden, wakil presiden yang berkualitas dan Indonesia jadi negara yang maju, berkah serta di ridhoi Allah SWT, tutupnya.
