Bawaslu DKI Jakarta Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024

FOKUSATU-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta melakukan Sosialisasi peraturan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pemilu serentak 2024.Kegiatan dilaksanakan di Acacia hotel, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat,Rabu-Kamis /16-17 November 2022.

Terbitnya peraturan-peraturan terbaru membuat Bawaslu Provinsi DKi Jakarta melakukan Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaran Pemilu.

Kegiatan dibuka langsung oleh Reki Putra Jaya selaku Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan pelatihan Bawaslu DKI Jakarta.Acara ini di hadiri Siti Rakhman dan Burhanuddin selaku komisioner Bawaslu DKI Jakarta, kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru mengenai kepemiluan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se DKI Jakarta.

Lebih lanjut Reki dalam sambutan nya mengatakan,”Menurutnya bab terkait penanganan sengketa belum muncul, namun bagaimana nantinya Bawaslu menjadi wasit atau hakim dalam penyelesaian sengketa, sedang Penanganan Pelanggaran pada kaidahnya sendiri.

Sebagai persoalan, maka baiknya kita memiliki pengertian yang sepaham, sehingga perlu diseragamkan.Para ahlinya juga kita meminta mereka semua agar memberikan ilmunya dengan penyampaian penyelesaian sengketa bisa diseragamkan oleh Bawaslu.

Menurutnya Pengetahuan itu perlu ditambahkan, sehingga tidak hilang.
Menegakan hukum dengan etika lebih baik,karena kalau hanya dengan hukum hanya sebuah peraturan tertulis saja.

Adapun pada kegiatan ini menghadirkan narasumber ,Arief Rachman Hakim selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI, Arya Wicaksana selaku Koordinator Bidang Tindak Pidana Kejati DKI Jakarta dan Abdul Rahmatullah,S.H.,M.H sebagai praktisi hukum.

Dalam paparannya Arief Rahman Hakim selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI
,Mengatakan, “Elemen pemilu demokratis,mediasi,pengertian,cara dan tujuan mediasi berevolusi dari keluhan keluhan, yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan kompleks, maka diperlukan mediasi.
Terkait permasalahan apa yang disengketakan harapannya bisa di selesaikan dengan mediasi.

Prinsip dasar Adjudikasi sengketa proses pemilu permohonan itu harus memenuhi kriteria yang bisa diproses.
Keluhanannya kita sebagai penyelenggara pemilu tahapan Adjudikasi,jawaban termohon diajukan dan dibacakan segera setelah mediasi.

Majelis harus benar-benar menggali dalam fakta persidangan.Sehingga dalam Pembuktian-cara menilai alat bukti yakni alat bukti sah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai perbawaslu no 18 tahun 2017.

Melakukan verifikasi dan formalisasi.pemeriksaan saksi para pihak, dan lainnya dalam memberikan keterangan.

Lebih lanjut Arya Wicaksana selaku
KAJATI DKI Jakarta mengatakan, ”
Pembuktian dalam penanganan Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Pasal 477 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agenda Persidangan bersifat Tentatif. 

Adapun kegiatan pada hari ini mengundang eksternal OKP seperti Badko HMI Jabotabek, Badko Kohati HMI Jabotabek, PKC PMII Jakarta, PKC KOPRI DKI Jakarta, GMNI Jakarta, PMKRI Jakarta, Voters Indonesia, Forum Masyarakat 78 Jakarta, JPPR, Perludem dan unsur Media.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *