Azis Khafia : Revisi UU Jakarta Dan Majelis Adat Kaoem Betawi

FOKUSATU– Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara menjadikan Kekhususan Jakarta menjadi dilematis, disatu sisi ia bukan lagi Ibukota Negara namun disisi lain status Jakarta masih dicantumkan sebagai Ibukota Negara hingga adanya Keputusan Presiden (Kepres) yang hingga kini belum ada kepastian status Jakarta.

Lepas dari ketidakjelasan tersebut, digelar diskusi Publik yang diinisiasi oleh Santoso (anggota DPR RI fraksi Demokrat), Rabu 30 november 2022, diskusi dihadiri oleh Bang Azis (Betawi Intellectual Networks), Jonshon Sitindoan (DPP Partai Demokrat), Zaenudin (Ketua Umum BAMUS BETAWI 1982), Becky Mardani (Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi), Ihsan ((Ketua Umum FORKABI) dan aktifis Jakarta lainnya.

Diskusi membahas tentang Pemerintahan Jakarta pasca terbitnya UU IKN No.3 Tahun 2022. Santoso selaku Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta menyampaikan bahwa Revisi Undang-Undang Tentang Jakarta harus didorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta, salah satu gagasannya adalah adanya otonomi pada tingkat dua,

Sehingga para walikota dapat dipilih secara langsung. Bang Azis menegaskan bahwa revisi Undang-undang tentang Jakarta adalah momentum bagi negara untuk mendengar dan mengakomodasi hak-hak adat dan hak-hak sosial politik masyarakat Betawi, yakni dengan mengakomodir Majelis Adat Kaoem Betawi sebagai bagian tidak terpisahkan dari semangat Undang-Undang Pemerintahan Jakarta.

Mengenai nama bisa saja Jakarta Raya atau lainnya namun menyerap dan menghargai kearifan lokal Betawi dalam Undang-Undang Jakarta adalah sebuah keniscayaan sejarah dan tanggung jawab negara untuk hadir mengakomodir kepentingan masyarakat inti Jakarta (Betawi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *