Aksi Gibas DKI Jakarta , Dukung Jokowi Pecat Menag

FOKUSATU-Bahwa kita melihat dan mendengar beberapa waktu belakangan ini adanya pernyataan viral seorang MENTERI AGAMA yang menyampaikan penjelasan dimuka umum dan media masa, terkait dengan pengaturan Toa Mesjid, dan juga adanya penjelasan frase “ suara adzan yang dimisalkan / perumpamaan dengan suara gonggongan anjing disuatu perumahan yang berbunyi bersamaan dianggap menggangu ketenangan”, adapun terkait hal tersebut GIBAS DPD PROVINSI DKI JAKARTA melakukan aksi pada hari Rabu, (02/03).MENJELASKAN dan MENYIKAPI serta TUNTUTAN sebagai berikut :

Bahwa seorang Pejabat Negara dalam hal ini Menteri Agama sepatutnya memberikan contoh yang baik dan menyebarkan kebaikan (Akhlaqul Kahrimah);

Bahwa seorang Pejabat Negara dalam hal ini Menteri Agama sepatutnya memegang teguh Azas Good Govermnet, yaitu antara lain profesionalitas, nondiskriminatif, proporsional, persatuan dan kesatuan serta keadilan dan kesetaraan;

Bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama menjadi ancaman dan membuat ketidakharmonisan serta ancaman disintegrasi Bangsa Indonesia dan Umat Muslim pada khususnya;

Bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama telah membuat kegaduhan politik dan agama bagi Bangsa Indonesia dan umat muslim pada khususnya.

Bahwa pernyataan Menteri Agama telah merusak tatanan profesionalitas kinerja kerja kabinet jokowi, dimana dianggap menghambat dan melemahkan citra baik yang telah dibangun oleh presiden selama ini;

Bahwa Sepatutnya Menteri Agama melakukan pernyataan dan permohonan MAAF kepada Umat Islam secara tertulis yang disampaikan melalui media sosial dan media masa.

Bahwa Kami Menuntut Sdr.GUS YAQUT untuk MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN MENTERI AGAMA.

Bahwa terkait penjelasan hal-hal tersebut diatas GIBAS DPD PROVINSI DKI JAKARTA BESERTA ANGGOTA GIBAS Se-Indonesia 1000% MENDUKUNG Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk MEMECAT Menteri Agama.

Bahwa kami meminta agar Presiden Joko Widodo mengatur managemen menteri melalul peraturan undang-undangan, seperti ASN yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014, agar setiap menteri dapat menjaga profesionalitas pengabdiannya kepada bangsa dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *