Ada E Warung “Siluman” Di Desa Gemulung Tonggoh, Cirebon?

FOKUSATU-Berdirinya e-warong pada tahun 2016 menjadi polemik di masyarakat pedesaan saat ini. Keberadaan e-warung acapkali tidak menunjukan bukti benar-benar adanya e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan Kemensos RI yang ada dan berlaku. Terlebih lagi dengan proses atau cara sistem penyalurannya yang tidak sesuai prosedur dan berbau mark-up (menaikan) harga barang yang tidak sesuai harga pasar dimana pembelian barang telah di ‘paketkan’ atau sudah ditentukan oleh pemilik e-warung yang siap diberikan oleh pemilik e-warong kepada warga penerima bansos dengan nominal harga dibawah 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan penjualannya pun tidak atas kemauan pembeli atau penerima bantuan sosial melalui kartu KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) dimana hal ini jelas telah menyalahi aturan yang berlaku dalam peraturan Kemensos RI tentang BPNT/e-Warong.

Dalam aturan Kemensos terkait e-warung setiap pemilik KKS berhak mendapatkan bantuan non tunai dari Kemensos RI barupa nominal 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perbulan untuk satu keluarga, akan tetapi tidak berupa uang tunai hanya bisa ditukarkan atau membeli bahan kebutuhan pokok yang telah disediakan di e-warong yang telah bekerjasama dengan pihak Bank. Bantuan dana yang diberikan oleh Kemensos RI melalui Bank yang telah ditunjuk untuk bekerjasama kepada penerima bantuan harus dibelanjakan dalam tempo 1 (satu) bulan dan wajib dihabiskan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dibelinya dengan batas harga hingga 200rb. Namun, proses tersebut tidak dilakukan oleh pemilik e-warong dengan berbagai alasan.

Menurut data yang dilansir Desa Gemulung Tonggoh, Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 1.400 Keluarga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan tetapi hanya 900 Keluarga KPM yang mendapatkan bantuan non tunai tesebut dan itupun banyak juga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dengan alasan berbagai kendala. Sedangkan dalam aturan e-warong dari Kemensos RI bahwa 1 (satu) e-warong hanya bisa melayani sekitar 250 keluarga KPM sehingga, seharusnya Desa Gemulung Tonggoh memiliki 3-4 e-warong berdasarkan pembagian aturan tersebut. Adapun informasi yang diterima dari beberapa masyarakat desa yaitu ada pemilik kartu KKS dan KPM yang masih aktif tetapi banyak yang tidak memperoleh bantuan tersebut bahkan ada juga yang memiliki KKS dan mendapatkan bantuan non tunai tetapi keluarga tersebut merupakan keluarga yang dianggap mampu, dan begitu sebaliknya. Sehingga banyak unsur kejanggalan yang diperoleh dari masyarakat desa tersebut. Terlebih lagi e-warong tersebut dibuka hanya pada saat ada kegiatan penerimaan bantuan saja.

Baru-baru ini Menteri Tri Rismarini telah mencium adanya permainan (monopoli) terkait keberadaan e-warong yang disinyalir menyeret oknum-oknum mulai dari Dinsos, Kecamatan hingga pendamping e-warong.

Atas dasar pengaduan masyarakat inilah disinyalir adanya praktek korupsi dan mark-up bagi pelaku e-warung. Masyarakat pada umumnya terkhusus perangkat desa dan tokoh masyarakat telah mengetahui sejak lama adanya praktek busuk yang dilakukan e-warong tersebut tetapi mereka kerap menutupi dengan alasan tidak mengetahui proses atau sistem tersebut atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengusutnya secara hukum sesuai laporan yang banyak diterima oleh masyarakat setempat terutama para pemegang bantuan sosial. Oleh Karena itu, dengan dirilisnya berita ini sekaligus sebagai laporan masyarakat kami bermaksud untuk melampiran laporan pengaduan ini kepada pihak Kemensos RI Menteri Tri Rismarini untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jika terbukti ada praktek kecurangan segera memberikan sanksi hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam keberadaan e-Warong ‘Siluman’ ini terlebih lagi kecurangan ini dilakukan pada saat masyarakat mengalami pandemi virus covid-19 yang banyak mematikan penghasilan keluarga di desa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *