Aceng Nasir : SE Menag Ibarat Peluru Hampa, Apa Dasar Hukumnya?

FOKUSATU-Ketika Menag menganalogikan Suara Toa yang keras seperti Anjing yang menggonggong secara bersamaan justru, SE ini ibarat peribahasa anjing menggonggong kafila berlalu.

Sebagai akademisi, ingin mengangkat secara ilmiah sesuai peraturan perundang-undangan tentang Kontroversi atas terbitnya Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala menimbulkan polemik di masyarakat mungkin tujuannya baik untuk menimbulkan harmonisasi namun situasinya tidak bisa di generalisir seluruh Indonesia jika pola yang di lakukan dengan cara yang tidak tepat ini menimbulkan masalah baru, justru bukan harmoni yang terjadi tapi disharmonisasi.

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, Hingga saat ini banyak terdapat surat edaran yang menuai polemik dan bermasalah dalam tataran implementasinya seperti SE Mendagri no 5 tahun 2022 tentang pengaturan penggunaan toa mesjid tersebut.

Menarik untuk dikaji, pertama, bagaimana kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia, Kedua, bagaimana prosedur yang dilakukan terhadap surat edaran yang bermasalah. Surat edaran tersebut harus dilakukan pembatalan sebab surat edaran yang sejatinya menjadi ranah pengadilan administrasi dalam hal pembatalannya belum diatur ketentuan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Kedepannya kewenangan Pengadilan Administrasi untuk membatalkan surat edaran yang mana masuk dalam kategori peraturan kebijakan harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

Namun mengingat adanya kebutuhan mendesak serta kekosongan hukum maka perlu bagi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan pengujian terhadap surat edaran tersebut sebagaimana Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian terhadap surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.

Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum di Indonesia, bukan termasuk sebagai kategori Peraturan Perundang-Undangan, hal itu dikarenakan surat edaran menteri tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum.
Keabsahan surat edaran menteri harus tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaannya (lihat UU no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan)

Diharapkan ius constitutum Indonesia lebih memperjelas dan mempertegas lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga produk surat edaran dapat diminimalisir, apabila belum dapat dilaksanakan maka diupayakan agar terdapat pemisahan antara produk hukum yang bersifat mengatur dan bersifat penetapan.
Keabsahan surat edaran menteri harus tertuang secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat menimbukan multi tafsir tentang keberadaannya. Tentu jika masuk dalam randah Undang-undang tidak serta merta isi dari SE tersebut terakomodir karena akan melalui proses dan kajian serta pertimbangan hukum lainnya.

Kesimpulannya Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala hanya bisa diikuti oleh institusi strultural di internal saja. Bukan ranah masyarakat secara umumnya karena SE tidak akan melebihi kekuatan hukum di atasnya seperti Kepres atau peraturan perundangan lainnya.

Maka kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan uji materil ke MA terkait SE ini.

Di gali dari berbagai sumber #SantriPasundan
Saya Aceng Nasir, Ketum santri Pasundan alumni Fakultas Agama Islam, UIA dan Pasca Univ Ommu Durman- Qortum. Sudan, Pasca STIAMi Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *