Ketua Umum MUI Prof Din Syamsuddin membuka acara Rapat Pleno tersebut, dan memberikan waktu bagi Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan paparan sedikit terkait perkembangan negara di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. Setelah Menkopolhukam Wiranto memberikan paparan selama kurang lebih 20 menit, Prof Din mempersilahkan para anggota Dewan Pertimbangan MUI untuk bertanya (ada sebelas Ulama yang memberikan pertanyaan, red).
Tanpa asistensi Menkopolhukam Wiranto, mencatat dengan seksama pertanyaan demi pertanyaan terkait kebangkitan ideologi Komunisme, serangan tenaga kerja asing, konsep kerjasama pemerintah dengan MUI, utang luar negeri negara, pemerintahan yang menuju otoriter, kemudian terkait keamanan bagaimana Indonesia menghadapi proxy war, hingga soal pembangunan yang tidak mengutamakan moralitas.
Satu per satu, Menkopolhukam Wiranto menjawab. “Ada tiga kategori, pertanyaan yang saya bisa jawab, pertanyaannya yang jawabannya ditunda karena saya harus bertanya kepada yang bertanggung jawab, yang ketiga ada yang saya terima sebagai saran dan masukan,” ujarnya sambil tersenyum dan disambut tawa oleh para anggota Dewan Pertimbangan MUI.
Soal Komunisme, Menko Polhukam menjamin bahwa hal itu masih dilarang oleh Undang-Undang dan jika ada aktivitas tersebut sudah pasti akan ditangkap. Kemudian soal serangan tenaga kerja asing, dijelaskan bahwa tidak mungkin pemerintah membiarkan puluhan juta tenaga kerja asing masuk padahal di Indonesia sendiri masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan.
Ternyata dari koreksi yang ada, mengundang puluhan juta adalah wisatawan, karena akan mendatangkan devisa. Bukan mendatangkan puluhan tenaga kerja, angka tenaga kerja asal Tiongkok sendiri berkisar 21 ribu. Jumlah seluruh TKA di Indonesia total 74 ribu, rata-rata mereka bukan tenaga kasar. Ada informasi tenaga kerja asing pasang batu bata, diselidiki memasang batu bata untuk suhu yang super tinggi, batu bata khusus caranya khusus yang tidak dimiliki Indonesia, paparnya.
Menkopolhukam pun telah memanggil Duta Besar China, dan menegaskan pasti tunduk dengan hukum Indonesia, serta mendukung turis Tiongkok ditangkap jika kedapatan bekerja di Indonesia.
Menkopolhukam juga menjamin bahwa pemerintahan saat ini tidak mengarah pada otoriter. Pemerintah bukan membatasi demokrasi namun menjaga agar demokrasi tetap bebas namun tidak melawan hukum. Misal seperti satuan tugas yang dibentuk bukan untuk membatasi ruang ekspresi masyarakat, melainkan menguak siapa yang melakukan provokasi dan meresahkan masyarakat dengan isu-isu tidak benar, dan mereka itulah yang akan dibawa ke ranah hukum.
“Bagaimana kita bisa menangani berita hoax, untuk berita-berita yang menimbulkan keresahan, kebencian, berita bersifat manipulasi, ujaran kebencian, akan ditapis oleh satuan tugas agitasi, provokasi dan propaganda. Ada opini yang tidak benar, dilawan dengan penjelasan yang benar, aktual dan nyata, ada. Ada aktivitas untuk mengatahui siapa yang mengganggu ketertiban umum itu, jika terbukti ada sumber-sumber berita melawan hukum ITE ya kita proses hukum” jelasnya.
Soal permasalahan demonstrasi, tentu diperbolehkan, namun pasti ada aturannya, dan demonstrasi harus mengikuti aturan tersebut. Lainnya terkait soal moralitas, Menkopolhukam menekankan bahwa pemerintah tengah menggalakan revolusi mental, dan setiap rapat kabinet hal ini selalu dibahas kemajuannya.
Sementara soal harga-harga komoditi yang naik, pemerintah serius untuk menurunkan harga-harga tersebut, meski bukan persoalan mudah karena berhadapan dengan mekanisme pasar.
Menko Polhukam menekankan tidak semua informasi terkomunikasikan ke semua masyarakat, untuk itu Menkopolhukam berharap pertemuan MUI dapat selalu terjalin komunikasi yang baik seperti ini, agar informasi bisa diluruskan dan dijawab langsung oleh pemerintah. (Tjo)
