FOKUSATU – Kecamatan Cileungsi ini adalah salah satu dari 40 kecamatan di kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk tertinggi, jadi bisa dibayangkan satu wilayah kecamatan Cileungsi ini ada sekitar 360 ribu penduduk, dan ini pasti membutuhkan penataan yang lebih baik.
Selaku Camat, Renaldi tidak hanya mencoba melihat itu penduduk dari mana, sudah tercatat di wilayahnya atau tidak, tetapi yang harus pemerintah siapkan adalah semua kepentingan dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan warga masyarakat sehari-hari. Jadi otomatis penataannya lebih berorientasi kepada penataan kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat, contohnya pelayanan-pelayanan pendidikan, kesehatan, secara angka-angka BPS warga kecamatan Cileungsi masih lebih beruntung dari pada warga kecamatan lain.
Ada tiga indikator yang disebut dengan indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli. Secara pendidikan warga kecamatam Cileungsi lebih beruntung dari kecamatan lain, kenapa? karena fasilitas pendidikan kita lebih banyak. Dibidang kesehatan warga kecamatan Cileungsi juga lebih beruntung, karena failitas kesehatan yang tersedia tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, ini menjadi point dan faktor-faktor peningkat. Sehingga warga masyarakat kecamatan Cileungsi lebih beruntung seperti yang saya ungkapkan tadi.
Penataan-penataan itu yang menjadi kewenangan-kewenangan yang melekat secara atributik dipemerintah kabupaten, karena di Cileungsi juga tidak hanya milik atau ada asset, ada sarana umum yang jadi milik pemerintah kabupaten, diantaranya jalan trans yogi, yang selalu menjadi keluhan masyarakat, jalan trans yogi yang sekarang macet, apa lagi kalau jalan kolektornya yaitu jalan samik yang di belakangnya, jalan setu yang sejajar sedang diperbaiki, kemarin sempet menjadi keluhan bersama, itu menjadi prioritas.
Sekarang beberapa ruas di jalan raya setu sudah lancar hanya ada beberapa tinggal beberapa ruas, dan jalan samik pun juga lancar, tapi tetap saja pada saat volume kendaraan melebihi kemampuan sarana, pasti akan muncul kemacetan.
Kalau industri, sekali lagi pemerintah kabupaten sudah menentukan tentang penataan tata ruang wilayah kecamatan cileungsi, dan parwisata di cileungsi sudah dikembangkan dengan keberadaan pelaku usaha swasta yang memang sudah lama bergerak di cileungsi. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban paling hanya, menata, mengendalikan, karena memang wilayah cileungsi ini kelihatannya suatu wilayah yang memang diminati oleh para pemilik modal.
Penataan-penataan yang ada misalnya begini, kalau di dalam tata ruangnya itu memang untuk zona industry, berarti pemerintah mencoba mengendalikan dari pada industri-industri yang ada di Cileungsi ini harus sesuai dengan peruntukannya, kemudian dengan segala sesuatu persyaratannya agar industri ini bisa berjalan dan tidak menggangu kepentingan-kepentingan umum lainnya.
Untuk penataan sekali lagi itu kewenangannya ada di dinas tata ruang, mereka lebih tahu bagaimana cara sosialisasi tentang penataan ruang, yang kemarin baru dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bogor kepada warga masyarakat oleh kami, dan kami secara berjenjang itu kepada masyarakat baik berkerjasama dengan media.
Pada prinsipnya pemerintah tidak ada larangan siapa harus seperti apa, atau tinggal dimana, jadi mungkin bukan penataan penduduk, tapi pendataan penduduk yang penting, kami selalu meminta kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) melalui minggu keliling desa, jujur memang ada deviasi antara jumlah penduduk yang dilaporkan RT di desa dengan angka-angka proyeksi yang kita terima dari BPS, sementara data yang harus dipakai saaat ini adalah data BPS. Pemerintah mengadopsi data BPS, maka kita sering memberi data deviasi itu, misalnya kemarin kita di salah satu desa, bahwa menurut laporan pak kades, pak lurah jumlah penduduknya contoh jumlahnya 10 ribu, tapi kami mempunyai data valid BPS jumlahnya 12 ribu, lalu kita Tanya pak RT, pak Lurah, pak Kades dimana lagi ini yang 2 ribu saya pancing seperti itu, lalu muncul pertanyaan, mungkin ini ada warga yang belum lapor ke pak RT, pak RW, atau sekelompok warga yang tinggal disebuah kawasan yang memang belum di lakukan mediasi atau komunikasi dengan RT, RW, setempat. Makanya saya selalu menghimbau kepada ketua RT, RW agar selalu mencatat, terlepas KTP mereka kabupaten bogor, cileungsi atau manapun harus di catat, kenapa, ditengah dinamisnya data penduduk sekarang keberadaan RT, RW ini harus kita optimalkan, karena ditengah keterbatasan pemerintah kecamatan untuk terus melakukan misalkan operasi yustisi kita harus melibatkan peran RT, RW, untuk mevalidkan data yang ada. Sekali lagi jumlah penduduk di kecamatan Cileungsi masih ada devisiasi.
Di Cileungsi ini tidak sedikit, ada beberapa wilayah yang masuk dalam satu kawasan administrasi RT, RW, kita berharap agar peran aktif RT, RW ini lebih ditingkatkan dengan jangan rikuh/kagok untuk menanyakan atau bertanya kepada pendatang, saya sering bertanya dalam migguan keliling desa kepada RT, RW, apakah mereka sering bertanya kepada penghuni kost, kontrakan atau pada suatu kawasan yang dulunya tidak ada warganya tetapi sekarang ada warganya, itu yang kami harapkan, agar peran RT, RW, lebih di tingkatkan. Kita berharap dalam beberapa kali pertemuan dengan warga masyarakat itu akan muncul, meskipun itu memang tidak mudah seperti saya ngomong.
Saya sudah tiga kali datang ke masyarakat dalam mimgguan keliling desa (karena saya setiap hari minggu itu melakukan kegiatan keliling desa/mendatangi desa), yang pertama kali saya pampangkan adalah jumlah penduduk, kita ngomong apa lagi kalau data jumlah penduduk itu tidak sama. Kalau saya tidak pernah menggunakan kata ‘penduduk liar’, karena saya memakai kata penduduk yang terdata dan penduduk yang tidak/belum terdata, apa lagi sekarang menjelang tahun-tahun politik.
Malahan sebelum rekan-rekan media bertanya, saya malahan sudah berfikir, mereka yang ulang tahun pada tanggal 27 juni itu mereka nanti berhak datang ke TPS, itu sudah saya fikirkan dari sekarang dansudah didata dari kartu keluarga, dan saya suruh staff untuk searching pakai aplikasi ada berapa jumlah orang yang ulang tahun pada tanggal 27 juni itu, ngobrol terus tiap hari, dan kita ini hanya tinggal menghitung hari, sampai tanggal 27 juni itu tinggal beberapa hari. Dan setiap hari itu berapa orang yang umur 17 tahun itu bertambah, jadi kita tidak bisa bicara data daftar pemilih tetap, pemilih tambahan, kalau yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan ini kita belum memiliki data, kita sekarang sedang bergerak kesana, begerak di pendataan yang sama.
Bahwa peran RT, RW, itu harus dimaksimalkan, karena tidak mudah dengan sifat, asal, adat istiadat orang Cileungsi yang rikuh/kagok tidak bertanya ada yang datang atau menempati suatu wilayah, ya RT atau RW yang tanya atau mendata, contoh di tempat kost tanya yang punya kost, atau misal datang ke lahan yang memang belum di ketahui, minimal RT, RW mendata dulu orangnya bagaimana masuknya seperti apa, saya juga berharap saat ini muncul komunikasi yang intens antara warga yang memang tinggal atau menempati suatu tempat tertentu dengan RT, RW setempat, kuncinya di RT, RW setempat.
Ada deviasi lumayan antara BPS dengan aparat dibawah sekitar 10 s/d 15%, karena ada data yang dikerjakan berdasarkan pendataan RT, RW yang berdasar hanya pada penduduk lahir, mati, datang, dan pindah itu satu angka. Kemudian angka yang lain adalah pendataan yang di lakukan teman-teman kader posyandu, dasawisma, dan angka-angka itu deviasinya tidak terlalu jauh, dan terakhir angka proyeksi BPS, orang BPS melakukan sensus itu melakukan satu blok, mereka melakukan sensus tidak bertanya dari mana-mana, yang penting mereka yang tinggal satu blok itu langsung di data. Yang sering saya sampaikan ke RT, RW itu adalah data BPS, meskipun data kependudukan itu luar biasa dinamisnya
