Upaya Hukum Kasasi PT. PP tidak memenuhi Syarat Formal

FOKUSATU– Sehubungan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pihak PT Pembangunan Perumahan (PTPP), terhadap Putusan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks (“Putusan PKPU”), di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (“PN Makassar”), maka kami Syamsuddin, S.H., M.H., dkk.,Advokat pada Kantor Hukum Syamsuddin Associates selaku kuasa hukum dari CV Surya Mas, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Pemohon dalam Perkara PKPU PTPP telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor surat 5615/PAN.PN.W22.U1/HK2.4/IX/2023, tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya memberitahukan adanya penetapan PN Makassar yang menyatakan bahwa kasasi yang diajukan oleh PTPP terhadap Putusan PKPU tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal.
Adapun Penetapan dimaksud adalah Penetapan No 2/TMS/Pen.Niaga/KPN/2023/PN.Niaga.Mks, tanggal 15 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan:
Permohonan kasasi PT Pembangunan Perumahan (PP) tidak dapat diterima karena Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS) dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkaitan
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk melaporkan Penetapan ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa Kami selaku Pemohon mengapresiasi sikap PN Makassar tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022, yang menyatakan bahwa Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Penetapan ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman teguh dalam menegakkan hukum serta tidak dapat diintervensi oleh pihak atau kekuasaan manapun.

Bahwa dengan adanya sikap PN Makassar tersebut, maka Putusan PKPU PTPP harus dianggap inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para kreditur PTPP untuk mengajukan tagihan dan ikut serta dalam proses PKPU agar dapat bersama-sama Debitur mencari jalan keluar atas persoalan utang PTPP.

Bahwa kami juga menghimbau pihak PTPP agar menerima Putusan dan fokus pada proses PKPU yang sedang berlangsung. Harapan kami adalah PTPP dapat mengajukan Proposal Perdamaian dengan skema pembayaran yang baik dan dapat diterima oleh seluruh kreditur.

Kami juga berharap agar Tim Pengurus yang diangkat oleh PN Makassar dapat fokus bekerja, bersikap independen dan mampu menyelesaikan tugas kepengurusan PKPU PTPP.

Kuasa Hukum PKPU PTPP resmi di laporkan ke Polisi, Kamis (21/09),Irfan Agashar, dkk dilaporkan terkait dugaan berita hoak tertanggal 7 September 2023.

Demikian Kami sampaikan untuk diketahui.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum CV Surya Mas
Kantor Hukum Syamsuddin Associates
Syamsuddin, S.H., M.H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 5 = 4