FOKUSATU– Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah memberikan alasan bahwa pemberian akses kepada pengawas Pemilu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi pengawasan. Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan Bawaslu Provinsi DKI, “Pengawasan Pencalonan Anggota DPD, Menuju Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)” di Hotel Ibis Sunter, Selasa 08/08/2023.
Ramdansyah menjelaskan bahwa Bawaslu harus melakukan pengawasan efektif berbasis digital. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan banyak menggunakan basis sistem informasi manajemen (SIM) dan itu harus diawasi agar pelayanan yang diberikan kepada peserta Pemilu berjalan jujur, adil dan transparan sesuai asas penyelenggaraan Pemilu.
“Perkembangan dunia teknologi tidak dapat dielakan, tetapi harus diawasi potensi kecurangan berbasis teknologi informasi”. Jelas Ramdansyah yang juga akademisi di STISIPPB Soppeng.
Bawaslu memiliki peran tidak hanya berperan dalam keseharian penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga di dunia maya. “Karena teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka akses kepada Bawaslu terhadap sumber data di KPU menjadi kewajiban.” Demikian alasan Ramdan.
Bawaslu menjadi kepanjangan tangan para peserta Pemilu 2024 untuk mengawasi agar Pemilu berjalan jujur dan adil merupakan alasan lainnya. “Dengan memberikan akses kepada Bawaslu, maka tidak semua orang atau peserta Pemilu lainnya mengajukan kepada KPU RI terkait dengan data atau sumber informasi berbasis digital” Ramdansyah memberikan alasan tambahan.
Ramdansyah mengungkapkan contoh Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang sistemnya sudah dimulai sejak Pemilu 2019 lalu. Sistem ini menimbulkan persoalan dalam Pemilu 2019. Alih-alih bermanfaat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Pemilu, malah Sipol menjadi salah satu aspek yang perlu diawasi betul pelaksanaannya di Pemilu 2024 ini.
Hadir dalam kegiatan ini pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Syahrozi yang baru saja dilantik pada tanggal 26 Juli 2023 lalu mendampingi pimpinan Rumah Demokrasi.
Undangan yang hadir dalam “Pengawasan Pencalonan Anggota DPD, Menuju Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)” diantaranya adalah Liason Officer dari semua calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta dan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.
