Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Gelar Pembinaan Pelaksanaan Pelanggaran Menuju Pemilu Serentak 2024

FOKUSATU-Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengadakan acara pembinaan penanganan pelanggaran sebagai upaya penguatan dan penegakkan hukum untuk menuju pemilihan umum tahun 2024 . Acara di Acacia Hotel, Jl Kramat Raya No 81,Jakarta Pusat. Selasa/08 Juni 2021.

Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan ditengah kondisi ketiadaan pemilu di DKI Jakarta, pada tahun ini Bawaslu DKI Jakarta masih produktif melakukan kegiatan kegiatan seperti hari ini.

Pemilu kemarin menjadi sorotan nasional, dan ini harus dipertahankan kedepan nya dan menjadi bahan evaluasi, terkait penindakan hukum pemilu.

Proses tahapan yang mungkin dilaksanakan Maret 2022, hasil konsinyering antara KPU, Bawaslu, Mendagri dan Komisi 2 DPR RI.

Irwan Rambe katakan bahwa Bawaslu sebagai lembaga terus berbenah, seperti acara yang di adakan saat ini, semoga Bawaslu DKI Jakarta lebih baik.

Lebih lanjut Mahyudin dalam sambutannya mengatakan kita harus menciptakan sejarah, kita harus memberikan yang terbaik dalam perubahan pelaksanaan pemilu.

Sebagai pengawas pemilu mungkin publik bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan dalam segi pengawasan pemilu, jika kita mewarisi hal terbaik dalam kreatifitas kita dalam pemilu sehingga kita berkontribusi yang terbaik dalam lembaga ini.

Disini kita hanya memotivasi dalam belajar, dalam forum ini kegiatan ini kita tidak boleh bosan, melainkan tetap bisa berkreatifitas dalam hal penanganan pemilu, yang lebih baik lagi.

Puadi selaku komisioner Bawaslu DKI Jakarta memberikan sambutannya dalam kegiatan hari ini, beliau mengatakan akan makin berat kedepannya dalam tanggung jawab dan prinsip prinsip kepemiluan kedepannya, apakah kita bisa melakukan pekerjaan kita secara baik, sehingga berintegritas tinggi.
Jangan sampai teori yang dibicarakan tetap Nol dalam pelaksanaan.

Kita harus bisa mengeliminasi tafsir tafsir dalam pemilu kedepan, kita harus belajar banyak dan membaca, dan bisa mengkoordinasikan ke teman teman lain dalam hal penanganan pelanggaran, harus sering melakukan evaluasi kedepannya dalam penanganan pelanggaran kedepan.

Kita bangun chemistry yang baik antar lembaga, kita tak mengenal OTT, tidak ada dalam aturannya di Bawaslu.

Dalam hal klarifikasi, baik pelapor dan terlapor harus sesuai aturan di dalam hal penanganannya.

Jika tidak mengerti dalam hal penanganan pelanggaran sebaiknya bertanya, sehingga dalam penanganan pelanggaran bisa sesuai aturan yang berlaku,

Khofifah juga memberikan kata sambutannya dalam acara Pembinaan pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu. Beliau mengatakan akan ada tantangan problematika pemilu kedepan, akan ada regulasi yang berkembang kedepan.

Di 2024 akan ada dua even yang dilaksanakan dengan penanganan yang berbeda, sebagai pengawas pemilu kita harus mencari cara dalam hal pengawasan penanganan pemilu, dalam hal peserta pemilu yang menginginkan keadilan Pemilu sesuai mekanisme aturan yang sesuai.

M Jupri selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta dalam sambutannya mengatakan jangan sampai kita menerima informasi yang belum pasti, harus dengan memastikan dulu terkait informasi. Kita harus menjaga kondisi keadaan kita. Dalam hal ini beliau mengatakan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dalam hal ini.
Beliau pun membuka langsung acara hari ini.

Pembacaan doa oleh Abdul Salam selaku Komisioner Bawaslu Jakarta Selatan dan pada kesempatan ini juga ada perayaan kecil ulang tahun nya Mahyudin, berkah usianya.

Acara iniΒ  dengan protokol kesehatan yakni menjaga jarak dan memakai masker, di hadiri oleh Ketua dan anggota bidang penanganan pelanggaranΒ  se Kabupaten /Kota DKI Jakarta,Kasubag dan staf se Kabupaten/Kota DKI Jakarta,Ormas dan media, acara ini menghadirkan narasumber Ubaidilah Badrun dan Siti Zuhro.

Ubaidillah Badrun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini memberikan materi yang bertemakan Refleksi Pemilu dan Pembinaan penguatan Penegakan hukum pemilu serentak di tahun 2024.

Semua stakeholders Pemilu merupakan aktor aktor kuat dan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Pemilu merupakan suatu faktor penting dalam Demokrasi. Beliau pun menanyakan Apa Kabar Demokrasi Indonesia?

Beliau mengatakan indeks demokrasi bangsa kita memburuk. Suasana demokrasi kedepan akan semakin berat.beliau memiliki data dalam hal demokrasi Indonesia saat ini melalui angka indeks demokrasi yang beliau kerjakan.

Indeks rendah dikatakan salah satunya adalah adanya pelanggaran pemilu dalam segi halnya money politik. Sangat penting jika pengawasan sistemik sehingga masyarakat sendiri bisa menjadi pelaku dalam hal pengawasan pemilu tersebut.

Pemilu itu ada sesungguhnya dibuat untuk menjadi bernegara lebih kuat, politik itu hadir untuk kebaikan bersama, sehingga peran penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan melahirkan pemerintah yang kredibel dan Bawaslu dinilai berjasa sangat besar dalam hal ini.

Pengawasan partisipatif dalam Bawaslu sangat lah bagus karena itu melibatkan masyarakat, jadi tingkatkan lah pengawasan partisipatif, katanya.

Prof.Siti Zuhro memberikan materinya dengan tema “Urgensi Penegakan Hukum Pemilu”, beliau mengutarakan Bawaslu DKI dituntut menjadi Profesional.

Kompetisi kontestasi yang sangat ketat dan menjadi tidak sehat jika tidak diawasi dengan baik. Bicara Bawaslu maka kita berbicara demokrasi. Baik adanya KPU, Partai politik, DKPP serta stakeholders terkait lainnya dalam pemilu.

Kita ciptakan pemilu yang gembira, sehingga mendapat respon positif dari masyarakat. Tidak elok pada pilpres di 2014 dan 2019 karena Paslon hanya muncul 2 Paslon.
Jika kompetisi kontestasi tidak sehat maka yang akan kesulitan Bawaslu, maka jadikan pengalaman pemilu serentak 2019 kemarin. Akan ada perampingan partai politik dan tersaring lebih terselektif.

Menurutnya dari pemilu kepemilu, Pilkada kepilkada kita belum naik kelas. Bawaslu dan KPU yang wajib profesional untuk menjaga integritas.
Ini era yang berubah tidak lagi sama dengan di 2019, karena saat ini sedang adanya Covid 19, ditambah lagi ini era digital, sarat informasi yang sangat cepat.

Pelaksanaan yang aplikatif dan efektif sangat dibutuhkan pada pemilu serentak kedepan.
Orang hukum hadir dalam proses hukumnya pada pemilu. Beliau juga mengatakan siap siap bagi yang ingin terus berkarir dalam pengawasan pemilu karena akan ada pergantian anggota komisioner KPU dan Bawaslu Pusat dalam waktu dekat ini.

Ketika masyarakat sudah berkesadaran tinggi dalam melakukan pengawasan kedepannya, maka Bawaslu sudah tidak diperlukan lagi keberadaannya, seperti di AS, yang ada hanya KPU saja. Untuk itu diharapkan Bawaslu bisa mengedukasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu.Tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *