Aa Nasir : Nestapa Calon Jemaah Haji

FOKUSATU-Apapun alasannya kegagalan keberangkatan Haji Umat Islam Indonesia saat ini adalah kegagalan kolaboratif, baik eksekutif maupun legislatif. Umat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas dan memiliki jemaah terbanyak seluruh dunia atas kegagalan ini bukan sesuatu yang sekedar hanya di mafhumi saja, kesimpang siuran informasi baik dijadikan alasan ataupun menyebar berbagai hoax disebabkan akibat kebijakan yang tidak proporsional, lemah antisipatif dan tidak transparan sehingga akuntabilitas keamanan anggaran dana jamaah pun perlu dipertanyakan, alih-alih sibuk mencari pembenaran.

Kegagalan keberangkatan haji lagi-lagi bukan sekedar pengkebirian hak azasi umat islam Indonesia para jemaah haji saja yang sudah berupaya mereka menabung, menunggu dengan sabar bahkan tidak sedikit hingga wafatnya tidak terlaksana.namun ini menunjukan ke tidak profesionalan penyelenggara, ini sangat ironis jika serta merta dinyatakan diberhentikan tanpa upaya yang maksimal.

Surat dari kedubes Arab Saudi yang ditujukan kepada ketua DPR-RI bukti lemahnya koordinatif bahkan menampar wajah orang-orang yang mestinya memiliki kesadaran atas perkeliruan kebijakannya itu. Ratusan ribu bahkan jutaan umat islam calhaj ini hanya berharap-harap cemas. Dan pupus sudah untuk kali kedua hingga tahun ini. Jika saja saya sebagai menteri agama maka dengan kesadaran moral saya akan katakan “Mundur” namun sayangnya budaya gentleman di negeri kita seperti barang yang langka.

Ibadah Haji adalah impian paripurna setiap muslim lagi-lagi harapan untuk tahun ini sirna ketika Pengumuman resmi Menteri Agama (Menag) Yaqut Kholil Qoumas tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 1442 H atau 2021 M menunjukan kegagalan penyelenggaraan negara yang sangat menohok dibalik berbagai polemik persoalan lainnya.

Masalahnya ada beberapa negara yang berhasil mendapatkan kuota. Namun kenapa Indonesia tidak? Pandemi Covid 19 menjadi alasan Pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah namun bukankah Pandemi juga di alami negara lain? . untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji, umat Islam telah berjuang dengan segala daya dan upaya untuk mencari dan menabung uang bahkan ada yang berpuluh tahun.

Untuk memastikan kewajibannya berhaji dapat terlaksana, terutama yang sudah berusia lanjut dan masuk katagori kelompok rentan. Maka atas nama kemanusiaan, kiranya perlu ada gugatan lebih lanjut atas kebijakan Menteri Agama ini ke Mahkamah Agung.

Maka kami mendukung atas inisiasi saudara Natalius Pigai untuk melakukan langkah tersebut. Semoga keadilan dapat terwujud dan ada kebijakan yang benar dapat dirasakan dengan seadil-adilnya untuk.para jemaah haji Indonesia.

Kami DPP Santri Pasundan mempertanyakan tentang pembatalan ini dan para penyelenggara semestinya memiliki etika atas nama nurani dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat. Terlepas benar atau tidaknya pengalihan anggaran jemaah haji untuk kepentingan infrastruktur, jika memang benar ini merupakan sebuah penghianatan yang tentu harus di usut dan di buka ke publik agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dana para Jemaah. Ini persoalan trust publik terhadap pemerintah yang harus di jaga dan hak masyarakat yang di lindungi UU.

Semoga senyum bahagia akan tersibak dari wajah-wajah tamu Alloh. Nestapa sirna dan berakhir bahagia..”labbaika allohumma labaik labbaika lasyarikalaka labbaik”
#SantriPasundan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *