Santri Pasundan : Anggaran Covid-19 Di RS Medina Milik Keluarga Bupati Garut, Adakah Main Mata?

FOKUSATU-Meningkatnya kasus positif Covid-19 di kabupaten Garut menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah Provinsi dan Gugus tugas Pusat, melansir dari data tim Media centre gugus covid-19 Garut, hingga akhir Januari 2021 total mencapai 6163 kasus. Jumlah yang meninggal dunia 197 orang , isolasi mandiri 1053 orang, isolasi di Rumah Sakit 607 orang dan 4306 dinyatakan sembuh. Adapun hingga 22 februari 2021 dinyatakan 789 orang positif dengan gejala sedang dan total kasus baru, mencapai 7300 orang.

Melonjaknya kasus Covid-19 di Garut menjadi perhatian banyak pihak sekaligus menimbulkan kehawatiran. diantaranya DPP Perkumpulan Santri Pasundan, terutama ketika salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Bungbulang yang 42 santrinya dinyatakan positif dan di Isolasi di Rumah Sakit Medina pada sekitar 25 januari 2021. Ketua Perkumpulan Santri Pasundan Aceng Nasir mempertanyakan kenapa di Isolasi seluruhnya di RS Medina yang di Indikasi milik Pribadi Keluarga Bupati Garut.
Masih menurut Aceng Nasir, banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 yang di rawat di RS Medina di luar rumah sakit swasta lainnya kalau pun ada jumlahnya tidak sebanding, ia memahami akibat keterbatasan ruang isolasi di RSUD Garut namun hal ini menurutnya menimbulkan banyak persepsi di masyarakat, bukankah Bupati atas nama Jabatannya bisa memaksimalkan RS Swasta Lainnya?

Oleh karena itu Santri Pasundan merespon hal tersebut untuk mempertanyakan kepada Bupati Garut yang di indikasi sebagai Pemilik atau keluarga pemilik dari RS Medina yang menjadi rujukan penanganan Covid-19. Terlebih pada beberapa waktu sebelumnya pernah menjadi perbincangan public kesalahan hasil rapid test di lingkungan setda Garut yang kemudian rujukannya di RS Medina.

Mengacu pada peraturan Kemenkes RI merinci biaya di claim Rumah sakit tertuang dalam kep MENKES no HK01.07/menkes/446/2020 tentang juknis penggantian biaya pelayanan bagi Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid 19 di implementasikan proses anggarannya dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp 231 juta per orang. Adapun besarannya bersifat dinamis tergantung situasi dan kondisi daerah penyelenggara pelayanan,hal ini mungkin bisa di cek ke pihak terkait. Jelas Aceng Nasir

Menurutnya, bahwa dalam kondisi darurat apapun memang bisa menjadi alasan, tapi kalau terus menerus dan public bertanya, tentu perlu kami ingatkan dengan harapan jangan sampai terjadinya Moral Hazard, kalau misalkan adanya kasus Rumah Sakit yang melakukan indikasi penipuan dengan cara ‘Meng-Covidkan” agar bisa menyerap anggaran negara semoga di RS Medina tidak terjadi dan kami mempercayai itu, karena ini hanya menyangkut soal tata etika seorang pemimpin saja untuk memberi contoh yang baik. Demi kemaslahatan, mungkin ini sisi lemah yang perlu kami koreksi. Seorang Presiden saja minta di kritisi masa bupati anti kritik?

Analoginya jika ini memang dinyatakan benar secara aturan hukum apakah pantas secara moral? Karena jika logikanya mengacu pada aturan seorang Kuasa Pengguna Anggaran atau seorang PPK tidak diperbolehkan mengikuti lelang, apalagi Bupati Sebagai penanggung Jawab Anggaran sekaligus penanggung jawab kebijakan public tentu sangat tidak diperbolehkan. Maka hal yang wajar jika ada anggapan dimungkinkan ada campur tangan oknum pejabat tertentu yang mengarahkan agar aliran dana covid-19 di salurkan kepada RS Medina.

Bagaimana masyarakat Garut percaya jika realisasi anggaran akan benar terserap dengan baik dan pelayanan akan proporsional dan professional jika pemangku kebijakan yang berfungsi sebagai Regulator misalkan mencakup Operator walaupun secara teknis bukan dirinya namun dalam pribadinya melekat jabatannya. Oleh karena itu DPP Santri Pasundan meminta kepada APH khususnya kejaksaan ataupun Inspektorat provinsi untuk melakukan audit investigasi secara objektif agar tidak menimbulkan polemic di masyarakat serta terbangunnya transparansi dan akuntabilitas Publik, sehingga tidak menimbulkan ekses negative, tutup Aceng Nasir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *