PDIP Ngotot Bela PKI Mengulang Konflik Ideologi?

FOKUSATU-Banyaknya Kebijakan Presiden Jokowi yang senantiasa pro RRC dan PKI, seperti aneka impor pasukan RRC mengisi pulau pulau terpencil tanpa paspor alasan jadi Tenaga Kerja Asing, biarkan laut Natuna utara, biarkan BPIP menista agama musuh Pancasila, biarkan Cina beternak Penguasa, Cabut tap MPRS No : 25 / 1966 bahwa PKI sebagai korban ABRI dan umat ber agama.

RUU Haluan Ideologi Pancasila yang melanjutkan Nasakom akan hilangkan kesepakatan RI dalam berbangsa ber negara, maka DPP Muhammadiyah yang terdiri dari Dr Yono Yoso, Dr Abdul Muti, Anwar Abbas (MUI), Prof Dr Suyatno (Bendahara Umum), Dr Syaiful Bahri (Rektor UMJ) dalam Konfrensi Pers di markas Muhamadiyah jalan Menteng Raya, Jakarta, 15 Juni 2020.
menyatakan, Kami
telah konsiderans 1 RUU terkait HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang antagonis bentuk peraturan per UU, maka RUU HIP tak perlu dilanjutkan, karena posisi Pancasila sudah kuat dengan Tap MPRS No : XX / 1966.
Bikin aturan seharusnya azas manfaat terkait di cantumkan tap MPRS 25 / 1966 ilegal PKI.

Karena Pancasila sebagai sumber hukum kandung nilai fundamental, maka justru dengan RUU HIP mengancam stabilitas Pancasila apalagi di peras jadi trisila, eka sila gotong royong.

Kalau PDIP paksakan kesepatan luhur yang sudah final, maka semangat Piagam jakarta harus juga harus masuk RUU HIP.

Di suasana pandemi covid-19 ini keinginan PDIP untuk hidupkan kejahatan PKI yang kudeta telah di ditolak ragam sosial 4 pilar seperti MUI.

Bila Badan pembina ideologi pancasila di TAP khusus yang penting buktikan dengan contoh teladan dan Kepastian hukum kasus Harun Masiku dan Novel Baswedan.

Kita tunggu negarawan ,anggota DPR yang non bisnis hindari mubazir melanjutkan RUU HIP, kata Mahdi (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *