GNPF Jakarta Barat Deklarasi Penolakan Kebangkitan PKI Dan Penghapusan RUU HIP

FOKUSATU-Hari Sabtu ,13 Juni 2020 pukul 09.30 WIB sebanyak 200 orang telah mengikuti acara kegiatan deklarasi penolakan kebangkitan PKI dan penghapusan RUU haluan ideologi Pancasila (HIP) bertempat di Masjid Al Hasni Jalan Pandu Raya RT 04 RW 04 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, e

Kegiatan deklarasi ini diprakarsai oleh GNPF kota Jakarta Barat dihadiri oleh unsur GNPF,Pemuda Pancasila, FPI,DMI, dan FKDM serta pengurus DKM, Dipimpinan. Oleh KH. Bahrul Luthfi,

Serta Penanggung jawab acara Bpk Mukhlisin (Ketua DKM/Panitia)
Inti mengadakan Deklarasi adalah Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIR) dan Lawan Kebangkitan PKI”.Tokoh tokoh yang hadir saat Deklarasi antara Lain:
Yusuf Martak (Ketua GNPF),Fahira Idris (Ketua Bang Japar). H. Edy Mulyadi. (Sekjen GNPF Jakbar).Mukhlisin (Penitia Deklarasi dari Ormas PP), Ust Hadzami (DMI Kec. Cengkareng), KH. Bahrul Lutfi (Ket. GNPF Jakbar), Ujang ( LPI ), Teguh Wibowo alias abu Jahroh (Aktifis FPI), Daeng Jamal (Aktifis Bintang Timur).adapun ormas pemuda yang hadir
diantaranya :
Pemuda Pancasila,Jawara Betawi, Bang Jafar,Satgasus Brigade 08,Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB),Garda Bintang Timur.
KH. Bahrul Lutfi (Ketua GNPF Jakbar), menyampaikan dalam sambutannya mengatakan Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran allah SWT. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar.
Insyah Allah Rasululoh bersama-sama kita agar kita bertambah semangat. kita bersama sama para Habaib, ulama serta para Ormas yang hadir disini dan insya allah kita dijadikan insan yang amanah”ujarnya Mencermati situasi saat ini yang mana muncul ideologi PKI, umat islam harus bangun dan bangkit sambil mengingatkan saudara kita yang terlena. oleh karena itu mari kita bergerak dan berjuang bersama sama untuk melawan bangkitnya ideologi PKI dan jangam sampai hidup kembali di negara yang kita cintai ini. untuk itu kita secara bersama sama menyampaikan pernyataan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak dicantumkan adanya Pelarangan ideologi Komunis. Kita berharap agar Ketetapan MPRS XXV/1966 yang berisi tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme dimasukkan dalam RUU HIP. ”Tegasnya.
Demikian dengan Yusuf Martak (Ketua GNPF),mengatakan dalam sambutannya pernyataan sikap menolak Kebangkitan PKI dan Penghapusan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
tersebut terjadi karena dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak dicantumkan adanya Pelarangan ideologi Komunis maka dari itu kita berharap agar Ketetapan MPRS XXV/1966 yang berisi tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme dimasukkan dalam RUU HIP. Bangkitnya Komunis di Indonesia ini justru didukung oleh para elit politik di negeri ini. Salah satu yang menjadi agenda para pemimpin kita adalah dimana saat ini adanya bangkitnya ajaran PKI. Apakah PKI sejalan dalam kehidupan beragama. Seharusnya kita sedang berada dititik nadi. Umat Islam harus bangun orang pribumi harus bangun mengingatkan kita untuk bangkit dan bergerak menolak bangkitnya Partai Komunis.”pungkasnya
Serta Pernyataan Sikap Ulama dan Pimpinan Ormas Jakarta Barat tentang Penolakan Kebangkitan paham Komunis dan PKI Mencermati kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dalam lima tahun terakhir, makin terasa sekali terjadinya kelemahan pemerintah dalam menata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya dengan merosotnya perekonomian nasional, impor yang ugal-ugalan, penumpukan utang luar negeri yang telah mencapai Rp6.000 an triliun, bebas masuk dan membanjirnya arus tenaga kerja asing (TKA) asal Cina, dan belum lagi dampak kenaikan iuran BPJS. Seluruh masalah di atas membuat makin berat beban kehidupan rakyat dan secara bersamaan naiknya harga kebutuhan pokok yang terus meroket, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di samping ketidakstabilan di bidang ekonomi, hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah adanya upaya kebangkitan paham komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang akan lebih buruk dan berbahaya lagi, kebangkitan paham komunis tersebut justru difasilitasi oleh para elit politik, baik eksekutif maupun legislatif. Diajukannya Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berbau komunis dan menafikan peran agama, adalah salah satu bukti akan kebangkitan paham komunis dan PKI di negeri ini. Indikasi lain dari bangkitnya paham komunis dan PKI di negeri ini, juga ditandai dengan
Semakin banyaknya individu dan kelompok berpaham komunis yang
Menampakkan diri, baik melalui acara-acara yang khusus diselenggarakan untuk itu, maupun melalui media sosial (23/5) yang lalu merupakan 100 tahun PKI menjadi momentum bagi gerombolan sebagaimana disebut pada nomor satu di atas untuk menunjukkan eksistensi dan jati diri komunis mereka secara terang-terangan. Hingga detik ini Tap nomor XXV/MPRS/1966 Jo TAP MPR NO 1 tahun 2003 tentang Larangan Ajaran Komunisme, ar kisme dan Leninisme serta Larangan Terhadap PKI belum dicabut, artinya tetap berlaku. RUU HIP yang sama sekali tidak memasukkan Tap MPRS nomar XXv/1966 dalam RUU tersebut menunjukkan adanya anasir komunis di Parlemen.
Proses legislasi RUU HIP adalah bukti terbaru kebangkitan komunisme di Indonesia. RUU ini menjadi bukti adanya upaya mengubah Pancasila dari konsensus nasional 18 Agustus 1945, serta usaha membuat tafsir tunggal Pancasila yang menyimpang dari makna paragraf 4 Pembukaan UUD 45.Pancasila versi 18 Agustus 1945 adalah sebuah kesepakatan nasional untuk mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. RUU HIP berpotensi menjadi tafsir tunggal rezim yang berkuasa untuk mencampuri dan mengatur kehidupan orang perorang dan organisasi masyarakat yang justru tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang menyampaikan kritik dan saran
terhadap pemerintah menunjukkan sikap penguasa yang anti demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila keempat.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami para ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi massa (Ormas) di Jakarta Barat, menyatakan sikap sebagai berikut;
a) Mendesak Presiden Joko Widodo khususnya dan para pejabat pemerintah
umumnya untuk tetap setia dan mematuhi serta mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS nomor XXV/1966 secara murni dan konsekwen.

b) Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah nyata yang tegas dan terukur, serta memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk mencegah kebangkitan paham komunis dan PKI.

c) Meminta dan menekankan kewaspadaan kepada Fraksi-fraksi di DPR-RI
untuk mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI. DPR-RI agar dalam membahas RUU tidak mereduksi Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Mana Esa, Yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945, serta mewaspadai disingkirkannya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk mewaspadai adanya indikasi memformalisasi komunisme.

d) Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang menyampaikan saran dan kritik berseberangan dengan penguasa.

e) Menyerukan para ulama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI serta seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan kebangkitan dan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

Demikian pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama.
Semoga Allah meridhoi dan menolong perjuangan kita dalam membendung serta melawan bangkitnya komunisme dan PKI di NKRI tercinta
yang religius ini. Aamiin.”pungkas
Yusuf Martak.

Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Propinsi Se Indonesia
Nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020,
Mencermati dengan seksama terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, maka kami Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan maklumat sebagai berikut :

1) Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Lenimisme, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut;

2) Bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila;

3) Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 Sila tersebut;

4) Meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan Tahun 1965 khususnya. Namun pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebedaraan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun;

5) Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yg ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib;

6) Meminta dan menghimbau kepada Ummat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini;

7) Mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan kedok, mari segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat;

8) Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka kami Pimpinan MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau Umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *