FAHMI TAMAMI Tolak RUU HIP

FOKUSATU-MPP FAHMI TAMAMI yang di ketuai H Rhoma Irama dengan ini menolak RUU HIP, Karena telah mengaburkan Amanah Konstitusi Negara RI UUD 1945 sebagai jabaran PANCASILA dan dasarnya Indonesia merdeka, falsafah bangsa, dan dasar negara yg tersurat dan tersirat baik di dalam PREAMBULE UUD 1945 maupun di dalam BATANG TUBUH UUD 1945.

Bahasan di bawah ini sebagai dasar-dasar penolakan:

Pertama, “BERANGKAT BAHASANNYA HARUS MERUPAKAN TURUNAN DARI AMANAH UUD 1945!”

Amanah Konstitusi Negara RI UUD 1945 nyatakan “NEGARA berdasarkan atas KE-TUHAN-AN YANG MAHA ESA.”

Kedua, bila dikaitkan dengan TRISILA (sebagai kristalisasi tahap I dari PANCASILA) sebagai pokok bahasan, maknanya, hubungannya secara sistem akan menjadi sbb: “Sosio-nasionalisme —> KE-TUHAN-AN YANG MAHA ESA —>Sosio Demokrasi dengan Dimensi Pancasila (sbg entitas penegakan Kedaulatan Rakyat) berperan sbg proses ‘feed-back.’”

Ketiga, turunan dari sistem tersebut akan dihasilkan “pemikiran strategis secara rinci (dan boleh jadi secara terukur) bagaimana menumbuh-kembangkan JATIDIRI BANGSA agar cita-cita “KEHENDAK MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT HIDUP BANGSA” tercapai!

Keempat, Hasil akhir capaian tersebut akan di-‘feed-back’ (umpan balik) kembali terhadap “Dimensi Pancasila.”

Alhasil, usaha secara sistemik “Penegakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat” sbg ide dibentuknya NKRI yang berkedaulatan rakyat dengan “Kehendak mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa” sbg cita-cita Bangsa Indonesia, yang akan berpengaruh kepada bangunan teori dan kebijaksanaan tentang bagaimana ekonomi dan politik bangsa dan negara Indonesia dibangun, akan terurai secara rinci, jelas, dan terukur.

JADI BAHASANNYA SECARA JELAS BENAR-BENAR BERDASARKAN PANCASILA SBG DASARNYA INDONESIA MERDEKA, FALSAFAH BANGSA,DAN DASAR NEGARA!

Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila. Terutama pada Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : Ciri pokok Pancasila berupa TRISIlA, yaitu Sosio- Nasionalisme, Sosio – Demokrasi, serta Ketuhanan Yang berkebudayaan.
Mari kita Tolak BERSAMA…!!

Dan dari FAHMI TAMAMI pun menolak, berikut petikan maklumat nya :

MAKLUMAT MAJELIS PIMPINAN PUSAT FAHMI TAMAMI
DAN MAJELIS PIMPINAN WILAYAH PROVINSI SE INDONESIA
Nomor : Kep-14/MPP-FT/VI/2020

Mencermati dengan seksama terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, maka kami majelis pimpinan pusat FAHMI TAMAMI dan Majelis Pimpinan Wilayah se-Indonesia menyampaikan maklumat sebagai berikut :

1. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut;

2. Bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila;

3. Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 Sila tersebut;

4. Meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan Tahun 1965 khususnya. Namun pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebedaraan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun;

5. Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yg ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib;

6. Meminta dan menghimbau kepada Ummat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini;

7. Mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan kedok, mari segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat;

Sabtu, 13 Juni 2020
Majelis Pimpinan Pusat
Forum Silaturahmi Ta’mir Masjid dan Musholla Indonesia

H. RHOMA IRAMA
ketum MPP FAHMI TAMAMI

Drs. H. Anas Kurdi, MA
Sekretaris jendral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *