GPI Ungkap Dugaan Skandal Mega Korupsi Covid-19

FOKUSATU-Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kamis, 11 Juni 2020 jam 16.00 sore bertempat kantor sekretariat di Jalan Menteng 58 Jakarta Pusat mengadakan konferensi pers dengan media cetak dan online.

Dalam sambutannya Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI), mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besar nya pada seluruh insan pers dimanapun berada, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di Menteng Raya 58 saat ini. Pers adalah corong suara rakyat dan bagian penting dalam proses demokrasi, guna menyuguhkan berbagai isu aktual dan kekinian. Sekaligus berperan sebagai leading sektor dalam mengawasi kinerja pemerintah, dan juga memberikan informasi dan edukasi pada seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan kondisi bangsa saat ini, peran insan pers sangatlah di butuhkan guna memberikan informasi secara tepat dan berimbang dalam hal penanganan covid 19. Yang telah membuat rakyat menjadi sengsara, pengangguran menjadi bertambah, dan menyita perhatian seluruh rakyat indonesia, bahkan telah menjadi isu sentral dunia saat ini.

Merebaknya Covid 19 di Indonesia, secara langsung telah merusak kehangatan kehidupan berbangsa, bahkan berdampak terhadap rapuhnya sistem pertahanan ekonomi Indonesia. Masyarakat di pasung dalam ketakutan, dan dirampas kebebasannya dalam segala sendi kehidupan, sehingga menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan, sementara pemerintah diduga mencoba untuk meng-coronakan semua orang.

Kurangnya pengawasan dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana penanggulangan Covid-19 yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu sebesar Rp. 405,1 trilyu pasca lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan PERPU Nomor l Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Covid l9 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang Undang.

Akhirya pemerintah membuat kebijakan untuk memasung setiap kebebasan masyarakat untuk beraktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga melarang setiap umat beragama menunaikan ibadah ditempat ibadahnya. Rakyat dibuat ketakutan dengan data yang kebenarannya masih diragukan dan angka-angka kasus ODP maupun PDP serta korban meninggal yang terus melonjak naik. Diduga semua itu hanya akal-akalan belaka, agar rakyat tidak mengawasi dana penanggulangan Covid-19 yang jumlahnya sangat fantastis sebagai ladang basah KORUPSI BERJAMAAH.

Dugaan skandal mega korupsi pengunaan dana penanganan covid 19, dikarenakan hilangnya transparansi dan akuntabilitas bertopeng Undang Undang dalam pengunaan dana rakyat Triliunan Rupiah oleh pemerintah selama ini. Sehingga membuat Covid-19 penuh dengan teka-teki dan penuh tanda hanya, karena sangat di istimewakan dalam penanganannya.

Namun Allah SWT berkehendak lain, pelan-pelan dibukalah seluruh tabir dibalik keistimewaan tersebut, dengan memperlihatkan berbagai peristiwa memalukan dalam penanganan pasien di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Manado, Sulawesi Selatan, Surabaya, Bekasi dan Cianjur, serta sederet kasus di beberapa daerah lainnya.
Dimana keluarga korban diminta dan dipaksa untuk mengakui dan merelakan bahwa keluarganya meninggal karena Covid 19 dan ada keluarga yang kemudian diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000, untuk mau menerima keluarganya dikubur secara Covid-19. Hal ini bukanlah tanpa alasan ataupun kebetulan, tetapi kuat dugaan karena besarnya dana perpasien Covid 19 yang mencapai Rp.105.000.000 tanpa kombinasi penyakit, dan Rp. 215.000.000 apabila terindikasi terdapat penyakit lainnya. Sementara untuk biaya pemakaman Rp. 3.360.000.

Jumlah nilai tersebut sangatlah besar apabila dibandingkan dengan penyakit lain yang lebih mematikan, seperti demam berdarah dan TBC yang indeks kematiannya jauh lebih besar di bandingkan Covid 19. Kasus yang terjadi ini haruslah menjadi perhatian serius dari pihak penegak hukum, karena kami menduga kuat terdapat permainan medjs untuk mencoronakan pasien di rumah sakit, guna meraut keuntungan ditengah kondisi bangsa yang semakin terpuruk.

Selain faktor di atas, dugaan skandal mega korupsi juga terlihat pada pengalokasian dana Alat Pelindung Diri (APD) yang di import pemerintah dari china, dan tidak ada transparansi yang jelas berapa nilainya dari jumlah besaran Rp. 75. 000.000.000.000, dari total besaran dana covid 19 yang telah terbagi-bagi. Faktanya, kendati telah teralokasi namun pihak rumah sakit sampai saat ini menyatakan masih membeli dan mengeluhkan karena kesusahan dalam mencari dan mendapatkan APD.

Bahkan pihak rumah sakit lebih banyak mendapatkan bantuan APD dari donator non pemerintah untuk penanganan pasien covid 19. Anehnya lagi, APD yang telah di import oleh pemerintah dari china tersebut, tidak dibagi-bagikan kepada masyarakat ataupun rumah sakit yang seharusnya mendapatkan. Akan tetapi berdasarkan pengakuan dari beberapa rumah sakit, mereka harus membeli APD tersebut, lantas kemana larinya uang negara yang telah di anggarkan sebesar Rp. 75. 000.000.000.000; untuk pengadaan APD tersebut.

Berikutnya, adanya dugaan skandal konspirasi dalam peningkatan jumlah positif covid 19 yang tidak rasional, hal ini terlihat pada rasio jumlah daya tampung 132 rumah sakit rujukan covid 19. Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui juru bicara covid 19 selalu menyampaikan bahwa terjadi peningkatan positif covid 19. Pada tanggal 10 Juni 2020 jumlah positif 34.361 orang. Angka ini, apabila di bagi dengan penyebarannya di setiap rumah sakit rujukan, maka setiap rumah sakit rujukan menampung sekitar 261 Orang pasien positif covid 19.

Hal ini sangatlah tidak dapat dicerna dan diterima oleh akal sehat, sebab tidak ada rumah sakit di daerah yang dapat menampung positif covid sebanyak itu, terkecuali wisma atlet yang di sulap menjadi rumah sakit mjukan. Begitupun sebaliknya, apabila Positif covid 19 tidak dirawat pada rumah sakit, maka pemerintah telah dengan sengaja ikut menyebarkan covid 19 ditengahtengah masyarakat.

Selain hal tersebut, dalam presentasi angka-angka tersebut, pemerintah tidak pemah menyampaikan jumlah pesebaran positf covid 19 ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam setiap rumah sakit rujukan, dan mengurangi jumlah pasien yang telah sembuh dan meninggal, dalam bilangan jumlah positif dan PDP. Kondisi-kondisi yang terjadi ini, patut diduga ada upaya pemerintah untuk mengalihkan covid 19 menjadi proyek dan sekaligus upaya untuk menakut-nakuti masyarakat.

Kemudian, terkait dengan penggunaan dan pengalokasian dana stimulus pada kementerian kesehatan guna menangani Covid 19, pada tahap pertama sebesar Rp. 10.300.000.000000, dan tahap kedua Rp. 22.500.000.000.000, hingga sampai saat ini tidak jelas peruntukannya, dan tidak disampaikan pada publik sasaran pengunaan dana tersebut.

Oleh sebab itu, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam menduga kuat ada teka-teki besar serta ada ditutup-tutupi dalam kasus Covid-19 dan anggaran dananya yang mencapai Rp. 405,1 Triliun tersebut. untuk itu, kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Kejaksaan, untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kasus ini. segera tangkap, seret dan adili serta hukum siapapun yang mengambil keuntungan dalam persoalan ini. Baik itu Presiden, Menteri, Kepala Daerah ataupun yang lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) harus segera membuat PANSUS terhadap dugaan skandal mega korupsi covid-19 ini, jika terbukti Presiden terlibat. Maka MPR RI secara Konstitusional harus segera menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan Presiden secara Konstitusional.(AY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *