Program PTSL BPN Di Kel Tapos Berpihak Ke Perusahaan

FOKUSATU  – program sertifikasi Tanah sistematis lengkap (PTSL) salah satu program Unggulan Presiden Jokowidodo di bidang pertanahan selain program percepatan pembangunan inprastruktur di era pemerintahanya.
Bertempat di kantor kelurahan kelurahan Tapos kecamatan Tapos kota Depok Senin (22/1) jam 13.20 wib pihak BPN Kota Depok mengadakan penyuluhan program PTSL yang di hadiri Heri Meibrand Pelaksana tugas (plt) kepalah kantor BPN Depok, Iskandar ketua yuridis dan tehnis, Kusnoto, Indrayanto, lurah Tapos M. Imron, Lurah Cimpaeun Tri, ketua Lembagga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tapos Dediwiati, LPM Cimpaeun Nuriyadin, ketua RT, RW kelurahan Tapos dan Cimpaeun.

Heri Meibrand dalam pengarahanya mengatakan, untuk kota Depok program PTSL ini adalah program Presiden RI Jokowidodo, untuk kota Depok dapat 30 ribu bidang di bagi 21 kelurahan. Untuk kelurahan Tapos mendapat 877 bidang ( PT. Karaba Dgidaya kebagian 300 bidang), untuk kelurahan Cimpaeun 1000 bidang, ” program ini di laksanakan 9 bulan selesai dan nantinya Presiden diharap langsung memberikan sertipikat langsung ke rakyat,” jelas Heri.

Lebih lanjut Heri Meibrand mengatakan, sertipikasi masal ini adalah untuk masyarakat, diharap dengan adanya program ini permasalahan tanah dapat yang ada di masyarakat agar lebih jelas. ” kegiatan ini dibiayai oleh dana APBN Nol Rupiah, alias gratis tidak dipungut biaya, dan untuk pembiayaan oprasional matrai, kekurangan keterangan surat, ada peraturan SKB 3 Mentri boleh meminta (mungut)kepada pemohon Rp 150 ribu,” jelas Heri lagi.

Masih di tempat yang sama ketua lingkungan Sarda ketua Rt 03/12, merasa heran, kenapa perusahaan sekelas PT. Karaba yang memiliki tanah 592H, ko bisa domleng ikut di program ini, kalaupun katanya sudah menjadi aset negara, kan bisa tidak di program ini, ” masyarakat masih banyak yang membutuhkan sertipikasi dengan 877 di potong karaba 300 menjadi 577 bidang untuk warga, hampir 40% buat karaba,ini sudah merugikan kami dan tidak adil, pimpinan tertingi pemerintahan negara ini harus tau akan hal ini, ” geramnya.

Sementara Lurah Tri menanyakan tentang tanag-tanah milik pemkot atau masjid, musholah, dan rumah ibadah lain perlu masuk dalam program PTSL,” saya berharap program sertipikasi tanah ini dapat membawa mamfaat dan kebaikan buat warga, bukan sebaliknya, ” pintanya.

Sementara suasan di giat penyuluhan semangkin menghangat dengan banyaknya pertanyaan yang datang dari peserta penyuluhan sertipikasi program PTSL dengan jargon pensertipikatan tanah untuk rakyat ini !! ( Rudi Hrp, S. Muctar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 + = 48