FOKUSATU – LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kabupaten Bogor Sinwan, mengancam akan menggugat salah satu pasangan bakal calon independen Pilkada Kabupaten Bogor, AA. Pasalnya, identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya diduga dimanipulasi untuk dijadikan pernyataan dukungan.
Ditemui Jumat (29/12)soreh di seputaran jalan Tegar Beriman,kawasan perkanto Pemerintahan Daerah Kabupaten ( Pemda) Bogor pada para awak Media sedikit berkelu -kesah.Saya akan menggugat pasangan AA jika tidak ada penjelasan resmi, karena mereka diduga telah memasukan identitas saya dengan istri saya dalam persayaratan dukungan. ,Saya keberatan jika nama saya dimasukkan dalam dukungan tersebut.
Pada kesempatan ini Sinwan mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penyelengara pemilu KPUD, PPK dan PPS, dalam memverifikasi faktual, khusunya perihal dukungan kepada calon yang diduga memanipulasi data atau memalsukan identitas KTP untuk di jadikan dukungan calon independen sebagai persyaratan verifikasi faktual.
Untuk itu, “Saya minta kepada petugas KPU untuk berhati-hati dan selektif dalam memverifikasi surat dukungan, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak yang diduga dipalsukan, untuk kepentingan sesaat,” tegasnya .
Sudah seharusnya , masyarakat harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah katakan salah. Karena data yang diserahkan ke KPUD oleh para bakal calon perseorangan hanya berupa foto copy KTP saja yang diduga didapatkan dengan cara ilegal, yang di dapat dari beberapa sumber, tanpa komfirmasi pemilik identitas yang syah.
Lebih lanjut ketua GNPK yang berkumis tebal ini mengatakankan, ada 2 pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasangan calon independen tersebut seperti, pengumpulan KTP tidak berdasarkan atas persetujuan pemiliknya, kemudian terlah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan pemilik KTP.
“Saya menduga ada indikasi unsur kesengajaan dari para petugas verifikasi terkait berkas dan dokumen dukungan dari pasangan calon independen, sehingga dikhawatirkan penyelenggaraan Pilkada kabupaten Bogor cacat hukum dan menciderai demokrasi,” tambahnya, mengahiri tatap mata dengan beberapa insan Jurnalis disudut kantor, Badan perencanaan Daerah (Bapeda) .(Rudi. Hrp)
