WARTAHOT – Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-15, padahal 14 paket kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya tidak berjalan optimal. Paket kebijakan ke-15 ini terkait dengan logistik dan national single window tersebut diterbitkan saat semua indikator ekonomi tidak menggembirakan, jelas Heri Gunawan, anggota DPR RI di Gedung DPR RI.
“Paket ekonomi ke-15 itu diluncurkan saat 14 kebijakan ekonomi sebelumnya tidak berjalan optimal. Indikatornya, pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah 6%, penciptaan lapangan kerja yang belum menggembirakan, lemahnya investasi di sektor-sektor produktif seperti pertanian-kelautan, perikanan, dan lain sebagainya. Intinya, ke-14 paket kebijakan sebelumnya jauh dari semangat ekonomi kerakyatan, ungkapnya.
Bahkan paket-paket kebijakan sebelumnya kurang menyentuh sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Investasi di sektor itu sangat minim. Padahal, pangsa pasarnya di atas 80%. Hingga saat ini, sektor-sektor tersebut hanya menyumbang 15,4% dari PDB. Padahal, jumlah tenaga kerjanya di atas 50%. Penyebabnya antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal.
Di bidang lain, penyaluran KUR tidak merata dan maksimal, bahkan cenderung sulit untuk diakses oleh pelaku UMKM riil. KUR masih banyak tersalur di Pulau Jawa. Belum lagi keberpihakan kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya masih sebatas wacana. Ini harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh.
Oleh karenanya pemerintah harusnya mampu mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan seperti Jamkrindo dan Askrindo dalam menciptakan penyaluran KUR yang lebih maksimal dan merata, bukannya malah semakin menambah disparitas kesenjangan.
Pemerintah pun seharusnya menunggu dahulu hasil evaluasi pokja-pokja sebelum mengeluarkan paket ke-15. Apalagi paket kebijakan terdahulu belum mempresentasikan kerja revolusi mental. Pemerintah mestinya melibatkan kombinasi ABG (akademisi, bisnisman, government) yang sinergis. Lewat sinergi itu akan lahir, ribuan ikubator bisnis dan pemodal-pemodal venture yang siap mendanai produk-produk kreatif nasional.
Selama paradigma kebijakan yang dipakai masih melenceng dari Pancasila sebagai guidance spritual kebijakan, maka jangan harap ke-14 kebijakan itu bisa berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, hingga ke akar rumput, pungkas Heri mengingatkan. (Tjo)
