WARTAHOT – Pemerintah jangan hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi. karena dampak pertumbuhan tersebut yakni pengangguran, kemiskinan, dan peningkatan kebutuhan dasar. Tidak ada gunanya tumbuh 6% jika hanya menciptakan ketimpangan, tegas Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkutat di level 4-5%, karena ekonomi global ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah diimbau tidak sekadar mengejar pertumbuhan, sebab pemerataan menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan.
Isu pemerataan harus menjadi perhatian serius pemerintah pada soal ketimpangan wilayah investasi antara Jawa dan Luar Jawa. Data per September 2016, realisasi investasi masih terpusat di Jawa meskipun investasi di luar Pulau Jawa sedikit meningkat, yaitu Rp 203,2 triliun. Sedangkan rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di kisaran 32%.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh konsumsi domestik yang berkontribusi sebesar 56% dari total PDB. Tapi, tidak cukup menaikkan rasio investasi saja, distibusinya juga sangat menentukan. Dari data yang ada, pada tahun 2016, realisasi investasi asing secara sektoral masih didominasi sektor perindustrian (78,97 persen), diikuti sektor keuangan (5,50 persen).
Sedangkan untuk sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan, masih sangat rendah, yaitu di bawah 5%. Soal target pertumbuhan, ucap Heri, pemerintah tetap mesti realistis dalam mematok pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, dengan melihat kecenderungan perekonomian global, ke depan ekonomi nasional diperkirakan hanya bisa tumbuh di kisaran 5,1%-5,3%.
Heri pun menyinggung defisit transaksi berjalan yang berada di level 3%. Ia melihat, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menurunkan defisit tersebut. Dari laporan BI tercatat bahwa defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) turun menjadi 1,8% dari PDB atau 4,5 miliar dollar AS pada kuartal III 2016. Angka ini membaik dibandingkan 2,2% dari PDB atau 5 miliar dollar AS pada kuartal II 2016.
Namun, pemerintah tetap musti melihat bahwa penyebab neraca perdagangan membaik bukan karena terjadi kenaikan ekspor yang signifikan, tapi karena adanya penurunan impor, ujar Heri mengingatkan. (Tjo)
