WARTAHOT – Pemerintah Jokowi diminta untuk mengevaluasi kembali kebijakan bebas Visa kepada Warga Negara Asing (WNA) karena salah sasaran. Bukan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, malah mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) illegal ke tanah air, demikian ungkap anggota Komisi III DPR RI, Moreno Soeprapto.
Keberadaan TKA illegal di tanah air telah menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, Moreno berharap agar kebijakan bebas visa ini lebih baik dihapuskan.
Menjawab hal itu, Menkumham Yassona Laoly mengaku telah menggelar rapat dengan Menkopolhukham terkait kebijakan bebas visa tersebut. Kalau untuk pariwisata kita dorong travel agent to travel agent.
Seperti diketahui untuk mensukseskan program kunjungan wisatawan, di era Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Meski banyak negara yang mendapat fasilitas bebas visa.
Pemerintah tidak sembrono dalam pemberian fasilitas tersebut. Ada sejumlah negara yang tidak dimasukkan dalam daftar negara yang diberi bebas visa. Ada negara-negara yang ditolak, yaitu yang warganya aktif dalam perdagangan narkoba. Begitu juga dengan negara-negara yang dikenal sebagai eksportir ideologi ekstrem, tidak ada bebas visa.
Dengan kebijakan ini Rizal Ramli, mentargetkan peningkatan kunjungan wisman dari 10 juta menjadi 20 juta wisman pada 2019 bisa diwujudkan. (Tjo)
