WARTAHOT – Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tapi realitanya tidak sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 juta orang, demikian diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf.Hal tersebut dikemukakannya mengingat amat gentingnya stabilitas Indonesia pada tahun 2017 terkait beban hidup rakyat yang semakin berat. Padahal pemerintah berjanji akan menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan merupakan prioritas yang sangat penting. Karena pengangguran menyebabkan kemiskinan, instabilitas kemanan, rentannya gesekan horizontal di masyarakat.
Dan jutaan orang yang menganggur jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ditambah dengan merebaknya berbagai temuan Tenaga Kerja Asinga (TKA) yang berpaspor sebagai turis bekerja di Indonesia. Ini membuat mereka yang menganggur menjadi makin panik dan kuatir akan sulitnya mendapat pekerjaan.
“Jadi perlu juga pahami bersama bahwa persoalan mendasar dari keresahan rakyat saat ini adalah masih sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dan pemerintah belum mampu menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagaimana yang pernah dijanjikan,” Dede mengingatkan.
Data BPS 2016 mencatat, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang begitu pula yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang. Artinya, sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini kondisi bahaya karena semestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor tersebut
Belum lagi makin banyaknya sarjana yang menganggur. BPS menyebutkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Akibatnya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir transportasi online demi menyambung hidup.
Karena yang dibutuhkan saat ini adalah lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain. Jika pemerintah tidak bisa segera menepati janji 10 juta lapangan kerja, sangat dikuatirkan akan memicu gejolak masyarakat karena mereka tidak menjadi tuan di negaranya sendiri, lanjutnya. (Tjo)
