Menagih Janji Anies,FPPJ:Perlukah Reklamasi Ancol

FOKUSATU-Polemik seolah tak berhenti dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya. Pasca diguncang permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan kebijakan yang menarik perhatian dan konsentrasi rakyat, yaitu lahirnya Keputusan Gubernur mengenai Reklamasi atau Perluasan Kawasan Ancol. Apa lagi keputusan ini lahir ditengah penanganan pandemi Covid yang belum menunjukkan keberhasilan.

Guna memperkaya informasi serta mendalami data, Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) melaksanakan diskusi online dengan judul “Menagih Janji Anies, Perlukah Reklamasi Ancol ?. Diskusi yang dilaksanakan Rabu, 29 Juli itu menghadirkan Dwi Rio Sambodo (F-PDI P), Basri Baco (F-PG), Syarif (F-Gerindra), August Hamonangan (F-PSI) dari DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber, juga Endah Setia Dewi Ketua Gerakan Sahabat Perempuan Mandiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber dalam diskusi tersebut maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 2 kutub dukungan dan penolakan secara politik di Kebon Sirih terhadap kebijakan reklamasi atau perluasan Ancol.
2. Penolakan atas kebijakan tersebut berlandaskan pada nihilnya pelibatan legislatif dalam segala prosesnya.
3. Dukungan diberikan dengan melihat kemaslahatan dari kebijakan ini bagi kota dan warga Jakarta.
4. Dasar penentuan kebijakan haruslah menempatkan rakyat Jakarta sebagai objek yang akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan.

Menurut Ketua Umum FPPJ Endriansah (Rian), baik kelompok menolak maupun mendukung sama-sama memiliki dasar dan alasan yang kuat, “argumentasi yang disampaikan oleh para narasumber sangat logis, potensi salah dan benar menjadi sangat tipis” ujar Rian.

Lebih lanjut FPPJ melihat persoalan ini lebih kepada ranah etis, “dari paparan narasumber kami melihat bahwa ada etika yang dilewati Gubernur dalam melahirkan KepGub reklamasi Ancol, seharusnya usulan dan kesepakatan legislatif memiliki andil, sehingga keputusan yang lahir merupakan keputusan bersama yang juga akan dikawal dan dijaga oleh eksekutif dan legislatif sebagai pihak yang sama-sama diamanahi undang-undang untuk mengelola kota Jakarta” kata Rian.

FPPJ merekomendasikan agar Gubernur menarik kembali Kepgub reklamasi tersebut dan memulai seluruh prosesnya dari awal tentunya dengan melibatkan DPRD dalam perumusan point-point keputusan itu, “Gubernur harus menahan diri, Jakarta terlalu luas dan kompleks untuk diselesaikan sendiri, libatkan kawan-kawan legislatif sebagai perwakilannya rakyat Jakarta, selain itu ada baiknya pemda lebih fokus kepada penanganan Covid-19 yang kian hari kian meninggi” tutup Rian.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *