KPU Jaktim Bersama Netfid Indonesia Gelar Webinar”Strategi Penyelesaian Perselisihan Hukum Pada Penyelenggaraan Pilkada Di Masa Pandemi

FOKUSATU-KPU Kota Jakarta Timur dan Netfid Indonesia mengadakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih tema Strategi Penyelesaian Perselisihan Hukum pada Penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi. Acara tersebut dilaksanakan dengan daring, adapun waktu pelaksanaan adalah Senin, 27 Juli 2020. Waktu pelaksanaan diskusi dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.32 wib. Adapun target peserta adalah stakeholder terkait di Jakarta Timur, seperti pemerintah, Bawaslu dan pemerintah serta para penyelenggara dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Setelah kita amati presensi acara, ternyata yang hadir adalah stakeholder di Jakarta Timur, Anggota KPU KPU DKI Jakarta, anggota KPU dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, Anggota KPU dan Bawaslu dari berbagai kabupaten/kota se-Indonesia, mahasiswa, dosen, pegiat pemilu dan masyarakat umum. Setelah ditotal maka yang hadir berjumlah sebanyak 139 orang. 

Pilkada dimasa pandemi adalah sebuah kebaruan di Indonesia, namun tentu saja ketika pandemi melanda maka ikhtiar harus tetap dijalankan supaya proses penyelenggaraan pilkada tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang disuratkan dalam peraturan. KPU kemudian mengeluarkan produk hukum berupa PKPU nomor 5 dan 6 merujuk pada Perppu no 2 tahun 2020 mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur penyelenggaraan pilkada dimasa pandemi Covid-19.

PKPU nomor 5 mengenai perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. PKPU nomor 6 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease 2019.

Hadir dalam diskusi Strategi Perselisihan Hukum pada Penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi tiga narasumber, yaitu Anggota Bawaslu RI yaitu Ratna Dewi Pettalolo, Ketua Netfid Indonesia Dahliah Umar dan Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos.

Beberapa hal yang dipresentasikan oleh Ratna Dewi Pettalolo diantaranya Kesiapan Bawaslu melaksanakan pengawasan dimasa pandemi, kerjasama Bawaslu dengan lembaga lain dalam mengawal pilkada dimasa Pandemi, Kerjasama dalam pencegahan covid-19, menyusun IKP Pilkada serentak 2020 sebagai salah satu basis untuk melaksanakan pola pengawasan, menjelaskan system pengawasan bawaslu, system informasi pengawasan sengketa, kewenangan bawaslu, konsep penegakkan hukum pemilihan, masalah hukum pemilihan, prinsip-prinsip penegakkan pengawasan pemilu, data pelanggaran pemilihan, dan berbagai hal mengenai dinamika pemilihan dan pemilihan.

Ketua Netfid Indonesia, Dahliah Umar dalam paparannya memberikan beberapa poin yang diesplorasi dalam diskusi yaitu prinsip pemilu yang bebas dan adil, pengawasan dan pemantauan pemilu, potensi pelanggaran dalam pemilihan dimasa pandemi, tantangan dalam pemutakhiran data pemilih, tema pengawasan, potensi penyimpangan dalam pemilihan di masa Pandemi dalam masalah pencalonan, potensi penyimpangan dalam pemilihan di masa Pandemi dalam masalah kampanye, potensi penyimpangan dalam pemilihan di masa Pandemi dalam masalah penghitungan suara, potensi penyimpangan dalam pemilihan di masa Pandemi dalam masalah rekapitulasi penghitungan suara, potensi pelanggaran netralitas ASN dimasa pandemi, dan ancaman tingkat partisipasi pemilih dimasa pandemi.

Ketua KPU DKI, Betty Epsilon Idroos dalam paparannya yang berjudul tips dan trik menghadapi masalah hukum dimasa Pandemi menyampaikan beberapa pokok bahasan diantaranya tips dan trik menyelenggarakan pilkada dimasa pandemi, Kenali Potensi Persoalan Hukum Pilkada, Penguatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pilkada, Disiplin Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru/ New Normal, Jaga Integritas dan Profesionalitas , Kreativitas dan Inovasi Sosialisasi / Bimtek. Penjelasannya terkait tips dan trik juga di break down dengan cara mengenal masalah hukum seperti, administrative, pidana, kode etik, sengketa, perselisihan hasil, dan informasi. Semua dikupas tuntas dalam kemasan penjelasan yang lengkap.

Penjelasan ketiga narasumber tentu menambah wawasan dan pengetahuan, bukan hanya kepada penyelenggara diskusi, tetapi juga buat daerah yang menyelenggarakan pemilihan di tahun 2020, dan wilayah yang melaksanakan pemilihan setelahnya. Karena hal tersebut akan menjadi pengetahuan dan kumpulan pengalaman pengetahuan yang akan menjadi cermin buat daerah lainnya dalam menyelenggarakan pemilihan lain dimasa mendatang.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *