Sejumlah Tokoh dan Ulama Jawa Barat Nyatakan Penolakan RUU HIP

FOKUSATU-Sejumlah Tokoh dan Kasepuhan Jawa Barat melakukan gempungan (rapat) terbatas secara protocol covid, menyepakati penolakan RUU HIP. Yang hadir dalam acara diskusi tersebut diantaranya tokoh senior yaitu Dindin Maolani, Tjetje Padmadinata, Ceu Popong, Memet Hamdan, Letjen (purn) Yayat Sudrajat, Syafril Sofian,Memet Hakim, Radar Tribaskoro dan sejumlah tokoh lainnya. Juga di hadiri kalangan aktifis muda Tatar Sunda yaitu Aceng Nasir yang merupakan ketua umum Santri Pasundan, Asep Lukman , Yusuf dan beberapa aktifis lainnya . 

Rancangan Undang Undang haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus mendapat penolakan dari elemen sipil. Sebabnya, RUU HIP dianggap tidak menjawab problem riil masyarakat Indonesia. Sebanyak 304 orang dari berbagai latar belakang dan tergabung dalam Forum Penegak Kedaulatan Rakyat (FPKR) terdiri dari para tokoh serta Ulama menyatakan sikap menolak pembahasan RUU HIP. Dalam keterangan tertulisnya , FPKR menjelaskan bahwa sebelum menolak pihaknya sudah melakukan kajian pasal dalam RUU HIP dengan melibatkan para Pakar Tata Negara, analis Hukum dan sosial Politik. “Para pendukung Penolakan RUU HIP diantaranya adalah para pimpinan komunitas lintas masyarakat dan profesi, aktivis, akademisi yang mempunyai pengikut dan anggota yang cukup banyak. Pernyataan penolakan RUU HIP kami sampaikan hari ini Kamis, (11/6) kepada anggota DPRI dari Komisi 2 yang kami undang untuk kunker ke Bandung, Teddy Setiadi, dan Sodik Mudjahid,” demikian keterangan tertulis FPKR, Kamis (11/6). FKPR mencatat ada 11 poin penting yang menjadi urgensi penolakan RUU HIP. Salah satu poinnya adalah tidak dilibatkannya berbagai elemen bangsa. Akibatnya, proses pembentukan hukumnya tidak merepresentasikan sifat aspiratif, partisipatif dan kolaboratif. “RUU HIP merupakan materi yang sangat penting berkenaan dengan pemaknaan Pancasila, sehingga dapat dikatakan merupakan tafsir atas Pancasila. Oleh karena itu, seyogianya materi tersebut dibicarakan dan dikaji terlebih dahulu secara mendalam,” demikian salah satu catatan penting FPKR. Demikian menurut Didin Maolani Mantan Ketua LBH Jawa Barat.
Sementara menurut Aceng Nasir yang juga turut hadir dalam acara gempungan tersebut mengatakan ” Pancasila sebagai falsafah bangsa sudah Final tidak perlu di utak atik lagi dengan dalih apapun, ini menyangkut marwah bangsa dan kita harus ingat bahwa Pancasila lahir dari para pemikir besar bangsa termasuk peran ulama sangat jelas, dan konsepsi negara mana yang sejajar dengan pancasila, masalahnya satu bagaimana kita mengamalkannya makna dari sila-sila yang ada, pancasila bukan sekedar jargon tapi yang dibutuhkan adalah implementasinya baik itu pejabat maupun rakyat jika bahu membahu mengamalkan insyaalloh negeri ini akan jauh lebih baik’
Lebih jauh Aceng Nasir yang juga sebagai panglima Barak (barisan rakyat anti komunis) mengatakan sangat menyepakati penolakan RUU HIP tersebut menurutnya didalam point-poin isinya terkesan ngambang bahkan Pancasila seperti terindikasi di mutilasi menjadi Trisila bahkan eka sila. Didalam RUU tersebut mengatakan. keadilan sosial adalah ruh dari pancasila ini ngaco dan lebih ngaco lagi tentang Ketuhanan yang berkebudayaan saya hawatir ada pergeseran nilai luhur pancasila pada pemahaman pemikiran sekulerisme, materialisme dan bahkan lebih jauh dari itu perlahan agama akan di hilangkan.
Berikut
*FORUM PENEGAK KEDAULATAN RAKYAT*

*P E R N Y A T A A N*
*P E N O L A K A N*
atas
*Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila*

Berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diinisiasi DPR RI yang telah menimbulkan kegelisahan masyarakat (umat beragama), khususnya umat Islam dan golongan-golongan masyarakat lainnya yang *menghendaki terpeliharanya kemurnian makna Pancasila dari penyelewengan*, kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat dari berbagai unsur, serta didukung oleh masyarakat diluar Jawa Barat, terpanggil untuk bersikap dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi yang dituangkan dalam RUU HIP merupakan materi yang sangat penting berkenaan dengan pemaknaan Pancasila, sehingga dapat dikatakan merupakan tafsir atas Pancasila. Oleh karena itu, seyogianya materi tersebut dibicarakan dan dikaji terlebih dahulu secara mendalam dengan melibatkan seluas-luasnya berbagai elemen bangsa, sehingga dapat terpenuhi suatu proses pembentukan hukum yang aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif.
Penjabaran Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 harus dicantumkan di dalam Batang Tubuh UUD 1945, atau di dalam Ketetapan MPR, tidak boleh dituangkan dalam bentuk Undang-Undang karena akan *mendegradasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.*

2. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekarang berlaku, adalah UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka tafsir atas Pancasila harus memperhatikan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengantarkan berlakunya kembali UUD 1945 tersebut. Pertimbangan substantif terpenting yang secara eksplisit dinyatakan di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (alinea kelima) adalah menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, setiap upaya dan kebijakan yang berkenaan dengan pemaknaan dan pelaksanaan UUD 1945 pada umumnya dan Pancasila pada khususnya, dijiwai oleh nilai-nilai agama, khususnya Islam, tidak malah menihilkannya.

3. Tampaknya RUU HIP tidak dimaksudkan untuk mengatasi problem riil yang sangat serius yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dewasa ini yang telah menjauhkan bangsa ini dari nilai-nilai serta norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam RUU HIP tidak terbaca adanya deskripsi faktual yang diungkapkan dengan jujur dan dengan semangat memperbaiki, tentang kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang sedang dialami saat ini, yang justru semakin memprihatinkan, seperti nyaris tak bersisanya kedaulatan rakyat dan negara karena sangat tergantungnya pemerintah Indonesia kepada negara komunis Cina; terpuruknya perekonomian di tengah lautan hutang, sangat merosotnya moralitas para penyelenggara negara dan korupsi yang kian menggila, meluasnya PHK dan banjir tenaga kerja Cina yang tak terbendung, dominasi produk-produk impor dari mulai produk industri sampai pruduk pertanian; produk perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, sering terjadinya penegakan hukum yang diskriminatif dan berbau kriminalisasi; dan masih sederet lagi hal yang memilukan dan menyulut kemarahan rakyat.
Perlu dikemukakan secara khusus, suatu hal yang sekaligus *membahayakan Pancasila dan membahayakan agama adalah dipertentangkannya Pancasila dengan agama, bangsa ini dengan keberagaman agama termasuk didalamya agama Islam. Bagi umat Islam hubungan Islam dan Pancasila sudah final sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.*

4. Yang sangat dibutuhkan umat beragama terutama Islam sekaitan dengan penegasan dan penjabaran Pancasila adalah, jangan dipertentangkannya Agama dengan Pancasila; jangan jadikan Pancasila sebagai alat untuk memojokan agama, terutama agama dan umat Islam; dan berikan fungsi dan peran yang wajar kepada umat beragama terutama umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang mempertentangkan Agama dan Pancasila adalah budak-budak kekuatan kapitalis-liberalis dan komunis yang anti agama utamanya Islam dan ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi yang sekular dan materialistik, serta membiarkan pribumi rakyat asli Indonesia sebagai pemilik negeri yang kaya raya ini menjadi sekedar jongos-jongos di negerinya sendiri.

5. Penolakan para inisiator RUU HIP untuk mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, di dalam konsiderans ‘Mengingat’-nya, mengungkap dengan jelas gagasan apa yang ada di balik RUU HIP dan mau dibawa ke mana Indonesia dengan produk hukum itu. Bangsa Indonesia tidak bisa melupakan tragedi berdarah Gerakan 30 September PKI dan peristiwa-peristiwa berdarah sebelumnya yang melatarbelakangi diterbitkannya Ketetapan MPRS tersebut. Larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tersebut oleh UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

6. BAB II RUU HIP yang berjudul Haluan Ideologi Pancasila memuat pokok-pokok pikiran dan keyakinan yang menjadi ruh dari RUU tersebut. Pancasila bisa diperas menjadi trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan) dan diperas lagi menjadi ekasila (gotong-royong). Pemahaman seperti itu merupakan penyelewengan terhadap Pancasila, dan karenanya harus ditolak. Apa yang dinyatakan dalam RUU HIP tersebut bukan gagasan baru. Hal itu merupakan gagasan lama yang sejarah telah membuktikan kegagalannya. Gagasan itu akan mengingatkan bangsa Indonesia pada doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), PKI (Partai Komunis Indonesia) dan peristiwa G 30S PKI.

7. Berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 4 RUU HIP perlu dikemukakan:

a. ketentuan di dalam huruf a. yang menyebutkan, antara lain, _“mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”_ , menjadikan HIP sangat potensial untuk dijadikan alat represi, apalagi jika pemerintahan negara dijalankan dengan semangat fasis atau komunis.
b. pada huruf b. Pasal 4 yang menyinggung bidang-bidang pembangunan nasional, tidak disebutkan bidang *agama* yang berarti tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang *spiritual* yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak bisa disamakan dengana agama.
c. pada huruf d tertulis _“pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an)”_. Sejauh ketentuan tersebut diterapkan ke dalam keberagaman agama, maka akan berarti mempertautkan beragam agama ke dalam kesatuan. Ketentuan tersebut memberikan peluang dan dasar hukum bagi pengembangan paham pluralisme agama – suatu paham yang menurut Majelis Ulama Indonesia adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan umat Islam haram mengikutinya. Dalam keberagaman agama ini, yang dituntut adalah sikap saling menghormati dan dapat bekeja sama dalam membangun, memajukan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan mempertautkan keyakinan ajaran agama-agama ke dalam kesatuan.
d. Ungkapan _“kemungkinan terjadi sengketa ideologis berkepanjangan”_ yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 huruf d., bila ditafsirkan dengan pengopinian bahwa “agama (Islam) adalah musuh Pancasila”, akan menjadi landasan hukum bagi penguatan opini tersebut, sehingga HIP akan dijadikan alat untuk mengutak-atik agama khususnya Islam dan memojokan umat Islam.

8. Pasal 6 ayat (1) RUU HIP menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah *keadilan sosial.* Tanpa memungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dari Pancasila, menyendirikan keadilan sosial sebagai *sendi pokok* seperti dalam ketentuan tersebut telah mereduksi makna Pancasila secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan membuka peluang menafsirkan Pancasila berdasarkan ideologi lain yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila.

9. Di dalam tata masyarakat Pancasila menurut RUU HIP, jaminan untuk kehidupan keagamaan ditempatkan sejajar dengan jaminan untuk kebudayaan (Pasal 9 huruf e.), dan di bawah “tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan; tercapai tujuan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan; tercipta lapangan kerja dan jaminan sosial; terwujud jaminan keamanan, kebebasan berpendapat dan berserikat”. Masyarakat Pancasila yang digambarkan oleh ketentuan-ketentuan di dalam RUU HIP menggambarkan masyarakat yang sekular dan materialistik.

10. Ketentuan-ketentuan di dalam RUU HIP tidak memberikan ruang yang layak bagi pembangunan agama dan perlindungan agama dari penodaan, serta tidak menjadikan agama sebagai sumber kekuatan dan rambu-rambu bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuannya, padahal Pancasila memposisikan agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai sila pertama.

11. Salah satu ciri yang dimiliki manusia Pancasila, menurut Pasal 12 ayat (3) huruf a. RUU HIP, adalah _“beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ….. menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”_ . Ketentuan tersebut menyiratkan kemungkinan adanya keimanan dan ketakwaan yang tidak adil dan tidak beradab.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kami menyatakan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara seraya mengharap ridlo serta pertolongan Allah SWT, *menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.*

Bandung, 11 Juni 2020

FORUM PENEGAK KEDAULATAN RAKYAT :

1. Memet Hamdan, SH. MSc. Angkt. 66 Bandung
2. Mayjen TNI Purn. Deddy S. Budiman FKP2B
3. Dr. Ir. Memet Hakim, Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB)
4. Ir. Priyo Sakti. Aktivis ITB75. APIB
5. Dindin Maolani, SH. Mantan Direktur LBH Bandung
6. Letjen TNI. Purn. Yayat Sudrajat, FKP2B
7. Ir. Syafril Sofyan, Pengamat Kebijakan Publik
8. Noor Alam, SH. CN. MBA. MSc. Aktivis Perempuan Jabar
9. Memet Akhmad Hakim, SH. Aktivis Fordiskum
10. Rizal Fadillah, SH. Pengamat Politik dan Agama
11. Harri Mulyana Hoezaeni, APIB
12. Rita Rosie Rusman, PRAMBOS
13. Lucky L. Hakim, SE. Alumnus Unpad
14. Encep Saefuddin, Formasi
15. Kolonel Purn TNI. Sugeng Waras, Ketua APIB Jabar
16. Tjetje Padmadinata, Tokoh Kasepuhan Sunda
17. Popong Otje Djundjunan, Tokoh Kasepuan Sunda
18. Iyus Kadarusman, Aktivis Budaya, The Next Leader Jabar
19. Adjie Esa Poetra, Seniman/Budayawan
20. Asep Lukman, Pengamat Sosial Politik (Garut)
21. KH. Nonov Hanafi (Ciamis)
22. Aceng Natsir, M.Ag. (Garut)
23. Alek Kunkun Syafiyudin (Garut)
24. KH. Miftah Fauzi. (Tasikmalaya)
25. KH. Syarif Hidayat (Ciamis)
26. Dr. H. Gunawan Undang, MSi. ( Garut)
27. Dedi Kurniawan, SE., M.Si. (Garut)
28. KH. Ma’sum Achmad Hadan (Ciamis)
29. Yusuf Al Furqon, S.Hi (Garut)
30. Ustazd H. Wawan Abdul Malik Marwan (Ciamis)
31. Ervin Lutfi, SE (Garut)
32. Zamzam Zomantara ( Garut)
33. KH. Amin (Tasik Malaya)
34. Agis Muchyidin, ST, MT (Garut)
35. Harun Arosyid (Garut)
36. Muhammad Erfan Fauzi (Sukabumi)
37. H. Wahidin (Tasik Malaya)
38. Baden Mukhsin, SH. S. Pd. MM (Garut)
39. Hendro sugiarto, SE, M. MKMT (Garut)
40. Asep Kandar, S.Ag. ( Garut )
41. Andri P Kantaprawira, (GERPIS Jabar)
42. Ir. Ayi Hambali, MM. (Bandung)
43. H.Moeswandi, S.Ag.,MA (Sukabumi)
44. Dr.Indra Paridianto (Depok)
45. H.Imron Rosyadi,S.Ag (Bekasi)
46. Danuarta Syabarudin (Bogor)
47. Dr. K.H. Iqbal Qliwo, Alumnus Gontor & Al Azhar
48. Dadan Iskandar, SH. APIB
49. Hamdi Anwar, DPP APIB
50. Rahmat Pakih, DPP APIB
51. Tuty Fawzi, APIB
52. Lusianamulya, APIB
53. Agoes Rahardja
54. Roddy Raspiady
55. Hero Soeroso, SP., SE., MM., MBA.
56. Yuni Setiawati, SE. APIB
57. Sofia Murhaedi, SPd., MPd. APIB Banten
58. Dr. Ir. Abuya Shiddiq, MT., MPd., MM. APIB Banten
59. Ade Habibah, APIB Cirebon
60. Apriyanti, APIB Cirebon
61. Kong Komar, APIB Banten
62. Oky Eriko, APIB Banten
63. Djeni Nefosman, APIB Banten
64. Ali Wahab, APIB Banten
65. Brigjen. TNI Purn. Nardi S
66. Brigjen TNI Purn. Anton Pramono
67. Brigjen TNI Purn. Ismail
68. Kolonel Purn. Surianto
69. Kolonel Purn. Awo Sachjat
70. Kolonel Purn. Daryono S.sos
71. Kolonel Purn. Hery Pramono
72. Kolonel Purn. Suyatno
73. Kolonel Purn. Mashudi MR
74. Kolonel Chb Purn. Sudjono
75. Brigjen TNI Purn. Mudjiono
76. Brigjen TNI Purn. Sudibyo
77. Agustinus L, SH. Advokat
78. Ellen Raden, SH. Advokat
79. Taufiqurrahman, SH. Advokat di Yogyakarta
80. Musadda, SH. Advokat
81. Drh. Seno Adji Nugroho. Depok
82. Bambang Ekapurnama T, MM. Bandung
83. Imbang J. Mangkuto, MBA. Jakarta
84. Adang Suhardjo, SE, TangSel Banten
85. Ir. Imam Syafi’I, Bogor
86. Ir. Iwan Djanwarsyah, Bogor
87. Ir. Chairil Anwar Haf, Malang, Jawa Timur
88. Ir. Indra Adil, Bekasi
89. Ir. Doddy Sanyoto, MBA. Bekasi
90. DR. Ir. Iman Santoso, MSc. Bogor
91. Ir. Tuti Mulyani – Jakarta
92. Ir. Tito Roesbandi , ATPU 74 , exponen 77-78. Bandung
93. Ir. H. Suswan Reksohardjo, MM. Jakarta Selatan
94. Ir. Ahmad Burhanudin, MM. Jakarta Pusat
95. Ir. Tiny Moezahar Thaib, Jakarta
96. Drh. Ima Nurisa Ibrahim, MSc. Trop. Med Kota Bogor
97. Imam Wahyudi, Jurnalis Senior Bandung
98. Endang Wuryaningsih, SH. Bandung
99. Helmansyah, SH. Bandung
100. Drs. Hannan Situpora Kota Bekasi
101. Bambang Mardiyanto, S.Teks Bogor
102. Ir. H. M. Natsir Abbas, MS. Makasar
103. Ir. Eddy Asmanto, Jakarta
104. Ir. Muhan E. Djani, Jakarta
105. Elyan V Hakim, Presidium PRAMBOS
106. Ir. Martunus Haris, MBA. MSc. – Jakarta Timur
107. Brigjen TNI Purn. Mahu Amin
108. Letkol TNI Purn. Ahmad Rukman
109. Hj. Tuti Tanoejiwa
110. Cak Muchlis GBN Kota Bekasi
111. Santoso Hamzah Sekjen Forum Komunikasi Pantura
112. M. Suprayitno (Gus fauzi) Ketum Sapta Indra 008 JATIM.
113. Syifaul Anam, Ketum Brigade Ormas Orang Indonesia Bersatu
114. Letkol Purn. Drs. Soekardi, SH.
115. Pabrisal Asril, Ketua Dewan Pembina GLADARA
116. Ir. Okta Resigumantara, Ketua Umum TEGAR
117. Suryana,PAGAR AQIDAH
118. H. Max Indra, GARDA BBC
119. Juhalyadi, GEMA KEADILAN
120. Andri, KOMUNITAS ORMAS HIJRAH
121. Abdul Hadi, MAJELIS AL GHUROBA INDONESIA
122. Mas Iak, KOMUNITAS ORMAS HIJRAH
123. Gunadi, KOMUNITAS ORMAS HIJRAH
124. Restu, KAMMI
125. Iqbal, KAMMI
126. Edi Banda, BANDUNG UTARA BERSATU (BUB)
127. Kang Boni, PATORADOS
128. Wa Tito, FRONT ISLAM BIKER (FIB)
129. H. Deni, PEMBINA KOMUNITAS MOTOR HIJRAH
130. Abah Tatat, KOMUNITAS MOTOR HIJRAH
131. Obay, PEMUDA HIJRAH
132. Dudi Permana, FRONT JIHAD ISLAM
133. H. Atang, BRIGADE 411
134. Abah Dadan Bima, LASKAR MUJAHID
135. Mahmud, BRIGADE 08
136. Deddy Gatsu, AMX
137. Abah Dadan, JAWARA SUNDA
138. Andri, GAJAH PUTIH.
139. Edi Sudiar, FORUM BANDUNG BERSATU (FBB)
140. Cept Iman, PAGURON SALAM NUNGGAL
141. H. Tedi, BPPKB KOTA BANDUNG
142. Pepen Efendi, KAPI
143. Yulia Bhayangkari, MUJAHID – MUJAHIDAH
144. Baran Haroki, Pembina BPPKB
145. Aa Hadiat, PAGURON INTAN RAJAWALI
146. Gunadi, MUJAHID
147. Andi Neni, Ketua LSMP
148. Cepy, Ketua Gerakan Bela Negara Jawa Barat
149. Ilham, CIPTA MEDIA
150. Lukman Chaniago, Ketua GRPG JABAR
151. Zacky Al Huda, BRIGADE PEJUANG ANAK M M. RIJAK, APIB Banten
152. Amurudin, APIB Banten
153. Sofia Muraidi Syarief, APIB Banten
154. Dr. Ir. Abuya Siddik, MPd. MM. APIB Banten
155. Hero Soeroso SP., SE., MM., MBA.
156. Armandria Udaya, PRAMBOS
157. Iwan Rudiawan, SH. (Tasikmalaya)
158. Wasrul, APIB Banten
159. Abah Rauf, APIB Banten
160. M. Yunus, APIB Banten
161. Abah Heri, APIB Banten
162. Roni, APIB Banten
163. Heri, APIB Banten
164. Iin, APIB Banten
165. Kol.Purn.H.A Fachri Airo, SIp.,MM, Cimahi (FKP2B)
166. Chairul Syarif, DPP APIB
167. Surya Dharma, Aspirasi Empadi
168. Drs. Sutikno Ak, DPP APIB
169. Ade Sugiri, APIB Banten
170. Syamsudin S.Ag , APIB Banten
171. Ir. Djoko Yahmanto, APIB Lampung
172. Irwan Alyadi – APIB NTB
173. Dadan R.Nurdin, DPP APIB
174. Firman Ismal M. Jatim
175. M.Tahar Saleh – APIB SulSel
176. Lukman Dachlan – APIB SulSel
177. Sapridona – APIB Sultra
178. Heriman, Aspirasi Empadi
179. Muh Warta Bone, Aspirasi Empadi
180. Dedi Armando, Aspirasi Empadi
181. Ovie Caniago, Koalisi Rakyat
182. Rony Soleiman, Koalisi Rakyat
183. Muh. Faqih, Koalisi Rakyat
184. Nurasyiah, Koalisi Rakyat
185. Syarifah, Koalisi Rakyat
186. Rini Prihandayani, Ketum IKRAR
187. Matlaul A. Aswaja (BPAM)
188. Ariez M. Aswaja (BPAM)
189. Hamdy Assegaf, APIB Banten
190. Yudi Hadi Surachman, APIB Cirebon
191. RB Setiawan, DPP APIB
192. Juffan Nawawi, APIB Bandung
193. H. Akaw, APIB Ciamis
194. Arif S, APIB Ciamis
195. Etin R, APIB Ciamis
196. H. Soni A, APIB Ciamis
197. Wahyudi, APIB Sulut
198. Dhani, APIB Malang
199. Awi, APIB Jakarta Timur
200. Ennim, APIB Sumenep
201. Setya Dharma Pahlewi, Alumnus UNPAD
202. Fachzenil Jannis , Alumnus UNPAD
203. A.S Mulyana, Alumnus UNPAD
204. Rustam Efendi, PRAMBOS Bekasi
205. Riska Karmila, PRAMBOS Bekasi
206. Neneng Khodijah, S.Ag. Prambos
207. Ir. Agung Sabur, Dipl.H. Prambos
208. Agung Arianto, Alumnus UI, The Next Leader Jabar
209. Bunda Rennie, The Next Leader Jabar
210. Trijono, Alumnus UGM
211. Ustadz Moh Ikhsan, Tokoh Ulama Sukabumi, The Next Leader Jabar
212. Ustadz H. Drs. Moh Sirajdudin, ZA Tokoh Ulama Subang, The Next Leader Jabar
213. Iie Saefullah, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG
214. Yasser Arafat, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG
215. H. Soetopo, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG
216. Mochammad Toha, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG
217. Ustadz Entoh Wahyu M Rais, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG
218. Sutisna, Garut
219. Harun Ar-Rasyid, Garut
220. A.S Mulyana, Bandung
221. Uun Frinawati, Garut
222. Ristin Sumiastuti, Depok
223. Edi Ahmad, Garut
224. Siti Hasnah Fauliah, Garut
225. Dani Maolani, Garut
226. Andri Hidayatuloh, Garut
227. Dabla Miharja, Garut
228. Subagja Halim, Cimahi
229. Teten Sutendi, Garut
230. Yulia Ramdan, Garut
231. Ali Hamzah, Tasik Malaya
232. Ayi Hambali, (anggota DPD RI dari Jabar periode 2014-2019)
233. Agus Subagja, GERPIS Jabar
234. Brigjen TNI Purn. R. Kun Priyambodo (FKP2B)
235. Suhendar, PRAMBOS
236. Suhendar Setiadi, PRAMBOS
237. Euis Sukaesih, PRAMBOS
238. Tedi Suhartono, PRAMBOS
239. Fanny M, PRAMBOS
240. Nurul Habsari, PRAMBOS
241. Nasrul Agus, PRAMBOS
242. Ridwan Ibrahim Agus, SH. PRAMBOS
243. Mali Atmalia, PRAMBOS
244. Fajar Aprilia Saputra, PRAMBOS
245. Rini Adriani, PRAMBOS
246. Siti Daryati, S.Ak. PRAMBOS
247. Bambang Priyandono, PRAMBOS
248. Aom Rustam, PRAMBOS
249. Arief Solihin, PRAMBOS
250. Betty Sukmawaty, PRAMBOS
251. Cecep Karta, Cianjur. PRAMBOS
252. Heri Purnomo, PRAMBOS
253. Iim Maryati, PRAMBOS Garut
254. Ika Atikah, PRAMBOS
255. M. Rubby Yusuf, PRAMBOS
256. Nenden Puspita, PRAMBOS
257. Ricky Nelsen, PRAMBOS
258. Rita Yuliana, PRAMBOS Garut
259. Unay Kosasih, PRAMBOS
260. Desy Sri Rahayu, PRAMBOS
261. Adang Kosmawijaya, PRAMBOS
262. Afrizal Samarin, PRAMBOS
263. Aisyah Hambali, PRAMBOS
264. Baron Gulam Mahdi, PRAMBOS
265. Hairul Subki, PRAMBOS
266. Dety Kusunawaty, PRAMBOS
267. Diah Kaltarawati, PRAMBOS/ FORMASI
268. Dian Angraini, PRAMBOS
269. Dodi Mario, PRAMBOS
270. Eric Febrian, PRAMBOS
271. Gugun Gumilar, PRAMBOS
272. Juhani Ahmad, PRAMBOS
273. Moh. Slamet, PRAMBOS, FKP2B
274. Machdalena, PRAMBOS
275. Sarwendah, PRAMBOS
276. Klebun Yanto, PRAMBOS
277. Lily Laeliyah, PRAMBOS
278. Jawi Widya Astuti, PRAMBOS
279. Santoso, PRAMBOS
280. Dewi Santoso, PRAMBOS
281. Yuliet Helyati, PRAMBOS
282. Kaspudin Noor, SH.MH. Bogor
283. Arif Firman, MSIp. Kab Bandung
284. Tabrani Kemal, SH. Tangerang Selatan
285. Iman Permana, SH. Kota Bandung
286. Dadan Suparman, SH. Kab. Bandung Barat
287. Ir. Tatang Jaya Saputra, Kota Bandung
288. H. Sodikin Suganda, SH. Kab. Karawang
289. Sri Isma . PEOLN Medan
290. Oki Yunarni, PEOLN Dubai
291. Diana Tommy , PEOLN New York
292. Lismi Hasan Walidin, PEOLN Sumbar
293. Umi Kalsum, PEOLN Medan
294. Desma Roza, PEOLN Jateng
295. Era Tahar, PEOLN Bekasi
296. Duwy Rahma, PEOLN Jakarta
297. Erin Zaky, PEOLN Medan
298. Tisna Sari, PEOLN Medan
299. Meggi Megdina, PEOLN Medan
300. Rudy Vladimir, Jakarta Timur
301. Rudy, Makasar
302. Makmur, Kaltara
303. Agustiar, Aceh Barat
304. Putra, Aceh Sigli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *