Demokrat Jakarta : Dirut Pasar Jaya Harus Tanggung Jawab Penyaluran Bansos Amburadul

FOKUSATU-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memercayakan pendistribusian bantuan sosial berupa paket sembako ke Perumda Pasar Jaya. Belakangan, pendistribusian bansos itu amburadul dan dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala.

“Sesuai informasi dari Dinas Sosial, pendistribusian bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami penundaan karena jadwal yang tidak tepat dalam pendistribusian ke masing-masing RW yang sudah terjadwal,” ujar pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, di Jakarta, Jum’at (17/4).

Penundaan dan penjadwalan kembali pendistribusian bansos itu, ungkapnya, dikarenakan minimnya stok dari Perumda Pasar Jaya. Salah satu komoditas yang mengalami kendala pasokan adalah sarden dan minyak goreng. Hal ini disebabkan adanya penerapan PSBB di sejumlah daerah selain Jakarta.

“Sampai dengan hari Rabu kemarin (15-04-2020) stok itu sulit. Pemberlakuan PSBB juga menjadi kendala pendistribusian dari daerah ke Jakarta khusus komponen barang sarden dan minyak goreng. Sehingga ini yang menjadi kendala Pasar Jaya dalam pendistribusiannya,” katanya.

Dia menilai, kinerja Perumda Pasar Jaya dalam pendistribusian bansos ini cukup bobrok. Sebab, ungkapnya, masyarakat yang terdampak PSBB tidak bisa membiarkan perut kosong hingga berhari-hari. Semestinya, kata Taufiq, Perumda Pasar Jaya melibatkan banyak pihak baik swasta maupun relawan untuk pengemasan bansos itu.

“Rakyat itu kalau dibiarkan perutnya kosong berhari-hari bisa brutal. Memang katanya sudah dikerjakan tiga shift, tanya nyatanya masih amburadul. Kalau memang nggak sanggup, ya distribusikan pengemasan itu. Bagi tugas dengan pihak lain,” jelasnya.

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera mengevaluasi kinerja Direktur Utama Perumda Pasar Jaya itu. Sebab, katanya, Perumda Pasar Jaya telah berkali-kali menorehkan kesalahan selama masa penanganan Covid-19 di Jakarta ini.

“Waktu harga masker naik, Perumda Pasar Jaya malah menjual masker dengan harga pasar sebesar Rp300 rb per box dan sewaktu pembagian pangan KJP di Jakgrosir, antriannya tidak sesuai protokol kesehatan. Dulu, operasi pasar juga menimbulkan kerumunan sehingga viral” terangnya

“Kalau begitu melulu, sebaiknya dia (Dirut Pasar Jaya) mundur saja deh. Karena itu tanggung jawab dia,” tegasnya.

Menurutnya, setiap anak buah Gubernur DKI Jakarta harus selaras menjalankan tugas dengan kebijakan yang diambil pimpinannya. Dalam penanganan Covid-19 misalnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan agar warga kerja di rumah, menutup perkantoran, tempat pariwisata, dilarang berkerumun, pembatasan layanan angkutan umum hingga jaga jarak sosial.

“Kalau mau ada pembagian KJP, dia harus bisa antisipasi antrian. Kasian pak gubernur, jangan ditambahin persoalan anak buahnya yang nggak cerdas. Soal pendistribusian bansos, ternyata begitu juga. Alasannya klasik, stok kuranglah atau apalah, yang seharusnya ini diantisipasi sejak dini,” jelasnya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *