MHR Shikka Songge : Pancasila,Ambisi Kekuasaan Dan Wabah Corona

FOKUSATU-Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi pembangunan secara temporal dihidupkan lagi menjadi dikursus public ketika Virus Corona merambah ke ruang public membawa malaikatul maut datang menjemput warga negara, ketika kedukaan menerpa dan menerjang kaum pribumi.

Pancasila berada di mana ?
Ketika kontekstasi Pilpres yg diselenggarakan dg sarat rekayasa kecurangan, merampok suara politik rakyat. Diumumkan di malam hari saat rakyat pemilik kedaulatan tengah terlelap. Etiskah, objectifkah langkah ini ? Tentu langkah buruk ini mencoreng demokrasi dan mencederai nurani politik rakyat. Apa boleh buat, perbuatan yg dikategori kejahatan politik itu kemudian mendapat justivicasi legalustic atau dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah ini kekuasaan yang legalistik atau kekuasaan atas dasar perampokan suara rakyat ?

Pancasila berada dimana ?
Pada saat 800 orang lebih pekerja demokrasi, anggota KPPS terpapar, nyawa terenggut maut, tidak ada yg peduli, tidak ada yg menyoal. Peristiwa maut yg menimpa anak bangsa dlm jumlah yang significan meninggalkan keluarga, anak dan isteri, orang tua tapi teredam dlm kendali kekuasaan. Bukankah ini merupakan sadisme kekuasaan, otoriterisme politik ? dianggap kematian sebagai peristiwa biasa. Tapi begitu Virus Corona datang negara pun meradang. Maka atas nama kemanusiaan Joko Widodo menggelontorkan Rp135 T untuk operasi pencegahan virus pembunuh sadis ini. Adilkah kita ?

Pancasila berada di mana ?
Ketika pembahasan UU KPK ? Menurut versi Pemerintah UU KPK yang baru memperkokoh Independentc KPK. Tapi difihak lain menurut pandangan LSM UU KPK yang baru justeru memperlemah kewenangan dan peran KPK dlm penegakan hukum dan pemberatasan korupsi ? Bukankah rakyat punya espektasi yg tinggi bahwa di tangan KPK Indonesia terbebas dari wabah korupsi dan berbagai kebocoran uang negara ? Untuk siapa KPK bekerja, untuk menghormati kedaulatan rakyatkahkah, atau untuk supremasi hukum, atau untuk kepentingan pemilik modal ? Bahwa KPK bekerja dibawa kendali oligharcy demi mengamankan agenda bisnis dan politik kekuasaan milik orang orang kuat di negeri ini ? Hal ini sdh menjadi rahasia umum.

Pancasila berada di mana ?
Pada saat pemerintah atas nama negara melakukan pinjaman utang di luar negeri untuk pembangunan infrstructur yang melampui batas yg dibolehkan konstitusi ? Bukankah bernegara adalah berkonstitusi seperti pendapat Prof. Dr. M. Mahfud MD, salah satu anggota kabinet Joko Widodo sekarang. Adakah manfaat dan faedah yg terbaik utang itu untuk kemandirian ekonomi nasional ? Rasanya kok tidak, semakin berutang kita semakin miskin dan tertindas oleh negara pemberi utang.

Pancasila berada di mana ?
Ketika pemerintah melakukan kebijakan import daging, garam, bawang, beras, ikan ? Bukankah negeri ini negeri agraris yg subur dg kualitas petani yg handal ? Bukankah negeri ini memiliki laut yang luas luas dan tebaran pesisir pantai yg panjang dari negeri manapun di dunia ini, sehingga harus impor garam dan ikan ? Yakin ini Proyek kapitalistik, pembodohan rakyat sarat korupsi. Betapa Joko Widodo nampak dikendalikan oleh padagang besar yg mengambil keuntungan dari uang negara. Ini Presiden RI atau kulinya saudagar ? Ia tidak bisa memilih antara tugas untuk melindungi rakyat dan jeratan hantu kapitalisme, atau Ia tundak menjadi budak manis di bawa kendali pemilik modal kapitalistik.

Pancasila berada dimana ?
Pada saat proyek Reklamasi Pantai dan proyek Mikarta berlangsung ? Kenapa proyek itu mulus saja sementara public tahu bhw proyek itu tidak memiliki legalitas hukum, atau belum memenuhi sarat yg diperlukan dlm proyek besar itu ? Kedua Proyek Cina itu berhasil dihentikan setelah pekik gemuruh teriakan rakyat tertindas kaum sipil menolaknya. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak boleh seseorang secara semena mena dg kuasa, tanpa logika dan tanpa hukum ia memaksakan kehendak. Negara dan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh penjahat berdasi, yang berlindung di balik kekuasaan.

Pancasila berada dimana ?
Ketika Presiden Joko Widodo menempatkan Ahok seorang terpidana kasus penghinaan al Quran dan penistaan islam menjadi Komisaris Pertamina ? Apa hebatnya Ahok, sementara ia masih punya masalah korupsi dlm kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yg merugikan uang rakyat. Kebijakan Penempatan Ahok dalam jabatan Komisaris tidak punya nilai pendidikan bernegara. Joko Widodo punya hak prerogatif tetapi hak itu tidak boleh merendahkan hak hak kedaulatan rakyat.

Di mana Pancasila berada ?
Ketika Pembahasan UU Omnibus law, UU Cipta Lapangan Kerja tsb dirasakan oleh banyak kalangan sebagai UU yang akan mengkudeta UU yang lain. Para ahli juga mencium aroma bhw Omnibus Law, berorientasi menguntungkan fihak pengusaha tetapi di fihak lain menindas bahkan membunuh hak hak kaum buruh dari pribumi. Keberadaan UU ini sangat dirasakan aroma diskriminasi dan penindasan atas pekerja perempuan. Pertanyaan UU itu hadir untuk siapa ? Melindungi pengusaha asingkah atau untuk membantai pekerja pribumi ? Pertanyaan berikutnya dg UU tsb di mana posisi pemerintah, melindungi rakyatnya sendiri atau melindungi pemilik modal ? Sangat eksplisit dlm konteks UU Omnibus Low pemerintahan tidak memiliki nurani pemihakan pada rakyat. Maka seharusnya dihentikan dari pembahasan politik.

Pancasila berada di mana ?
Ketika para ulama, tokoh islam diadili, difitnah, dituduh, diancam. Bahkan Habieb Rizziq Syihhab tokoh utama pimpinan pergerakan Islam Indonesia yg paling disegani, belakangan diketahui ia dicekal di luar negeri atas permintaan Pemerintah Indonesia. HTI dibubarkan oleh Joko Widodo, FPI pun tidak luput dari ancaman untuk dibubarkan juga. Apakah tokoh islam dan ormas islam seperti FPI dan HTI merupakan ancaman bagi keberadaan Pancasila dan NKRI ?

Jangan jangan para gerombolan penjahat dan perampok uang rakyat itu berada dan berlindung di balik perintah, merasa ketakutan dengan ormas dan tokoh islam yang gigih memperjuangkan tegaknya keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk rakyat negeri ini.

Selama kesenjangan sosial ekonomi menganga lebar, tapi di sisi lain segelintar orang ingin tetap menikmati dan terus mempertahan kemapanan di neger ini, atau bernegara tanpa keadilan, maka selama itu pula seorang muslim yang mukmin sejati akan terpanggil untuk memperjuangkannya, hingga datang dan tegaknya keadilan ekonomi dan keadilan untuk semua. Islam, agama kemanusiaan dan anti pada setiap penindasan.

Pancasila berada di mana ? Ketika MUI, Muhammadiyah, NU dan sejumlah ormas Islam meminta Presiden Joko Widodo mencopot Ketua BPIP Prof. Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala BPIP.

Usalan itu didasari pada pernyataan Yudian Wahyudi yg kontroversial dan paradoks “agama adalah musuh terbesar pancasila”. Apakah Yudian Wahyudi seorang yg bodoh, tidak tahu kalau para perumus Pancasila diantaranya ada 4 orang tokoh islam terkemuka, muslim nasionalis ? KH. Bagus Hadikusuma, KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Kasman Singodimejo, bukankah mereka Empuh dan Punggawa muslim kharismatic dan nasionalist relegius? Yudian sering kali berkelakar untuk memangku kekuasaan, tapi ia tega melumati perasaan umat Islam Indonesia.

Sebagai sesama alumnus IAIN Sunan Kaliga Yogyakarta (UIN) saya keberatan dan tidak simpatik atas pernyataan Yudian tsb. Statement Yudian bernada tendesius, politis dan tidak mencerminkan watak dan karactetistik intelectualisme alumnus UIN atau IAIN pada umumnya. Corak dan karacteristik Intelectualisme UIN atau IAIN, memandu dan mewadahi sertai membingkai relasi bernegara antara umat dan umaro, agama dan negara dlm komitment besar mengintegrasikan konstrucsi NKRI.

Pernyataan Yudian Wahyudi meresahkan dan menggoyahkan sendi bernegara yaitu relasi nasional antar sesama anak bangsa, negara terganggu, karena di sisi lain Pemerintah bersikap apriori. Pemerintah justeru cenderung membela pernyataan Yudian Wahyudi. Bahwa apa yg diucapkan Yudian itu benar karena ia seorang Guru Besar ahli agama.

Lebih mengerikan lagi ulama justeru disuruh bertabayun pada Prof. Dr. Yudian Wahyudi. Muncul pertanyaan baru, mana yg lebih legitimit antara pernyataan Yudian seorang atau ijtima para ulama dari berbagai ormas ? Dan kapan sejarahnya Ulama Islam datang ke istana untuk bertabayun. Pada hakekatnya seorang ulama yg hanief, ulama yg wara’ dia akan mengambil jarak yang jauh dari gemilau istana dan pusat kekuasaan.

Di mana Pancasila berada ?
Ketika terjadi silang sengketa, adu debat antara ulama dan para jubir umaro ? Di panggung terbuka ditonton jutaan mata warga, para jubir beracrobatik dg dalil politik dan bahasa konstitusi membela dan membenarkan pernyataan ambigu pemerintah. Jubir Umaro menghujani ulama dg dalil zarkastik, seakan umaro atau mahluk suci turun dari langit yg tak punya dosa dan kesalahan. Bukankah Pemerintah hamba yg menjalani tugas pelayanan pada rakyat pemelik kedaulatan negeri ? Pemerintah memiliki jubir yang ambigue dan ambisius. Jubir yang mengacaukan relasi umat dan umaro, rakyat dan pemerintah, bangsa dan negara, agama dan negara.

Wahai para penyelenggara negara, virus apa yg merasuki otak kalian, sehingga di tengah rakyat dan negara diterpa Wabah Corona kalian masih bernafsuh untuk betupaya memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Samarinda ? Apakah kalian tidak punya rasa kemanusiaan, rasa keadilan, rasa persatuan atas nama sesama warga bangsa untuk sedikit berempati untuk merasakan beban mental yg dihadapi oleh sesama anak bangsa yg terjangkit virus corona ? Sementinya sebagai pemerintah yg mengerti tanggung jawab lebih peduli atas wabah yg merenggut jiwa dan nyawa rakyat. Dimana mata dan jiwa kewarasan sebagai penyelenggara negara ? Bukankah Corona datang untuk mengoreksi prilaku kapitalisme bernegara yg sedang kalian lakoni ? Omnibus Low atau UU Cipta Lapangan Kerja itu satu paket kebijakan pembangunan ekonomi Presiden Jokowi yg menjadi bentuk penindasan baru atas rakyat Indonesia di masa depan.

Pancasila tidak bergeming dan tak bersuara. Tatkala Pancasila digunakan untuk menghujat, mengintimidasi, menteror terhadap umat islam yang berpandangan kritis pada pemerintahan Joko Widodo. Pada hal saat umat islam hanya ingin meluruskan kiblat bernegara, tapi rezim Jokowi kalap, maka ia menghadang aksi umat islam dan kaum pribumi dg gas air mata, sepatu laras dan senjata api. Bahkan ada activis yang tertuduh, dan menjalani pengadilan kriminal.

Pancasila diam tanpa daya pada saat korupsi dan berbagai tindakan penyimpangan bernegara, pengadilan atas activis Islam, sekitar 800 orang lebih pekerja demokrasi yg meninggal karena racun pada pilpres yg lalu, Pancasila kehilangan magnetic, membisu tanpa ruh.

Sekarang, disaat virus Corona datang menerpa dan menerjang nyawa umat dan rakyat di negeri ini, kalian tersadar untuk segerah menghidupkan rasionalitas ruh keampuhan Pancasila agar hidup dan berdaya guna. Pancasila menjadi filsafah dan ruh pemersatu bangsa. Sungguh hal itu merupakan impian yang paradoks, anomali dan absurd.

Di tengah deraan kelinglunglungan dan kedunguan, kalian pura pura menjelma menjadi ideolog mencoba menghadirkan Pancasila menjadi tameng, senjata untuk mengundang simpati dan peduli rakyat untuk ikut serta mengambil bahagian dalam peran menanggulangi Virus Corona yg kian ekstrim dan radikal mendeconstruksi dan mereducsi waktu hidup manusia dari alam fana ini, menuju alam baqa.

Saran saya sudahlah jangan berisik. Bila ingin menjadi pengamat hanya untuk cari makan, lebih baik anda diam, itu lebih terhormat bagi anda. Jangan lagi membual atas nama Pancasila pada saat anda tidak memiliki carakter dan integritas yg sebagai seorang Pancasilais Sejati.

Corona datang mengingitkan kalian yang angkuh dan sombong, kebohongan yg melampaui batas. Kalianpun bertindak arogan yg melampaui ambang batas rasionalitas kekuasaan. Atas nama kekuasaan kalian dg congkak menghardik umat dg bhs dan logika kekuasaan. Atas nama kekuasaan kalian mengintimidasi, menstigmatisasi umat dan rakyat dengan berbagai prasangka negatif, menuduh umat teroris, radikalis, fundamentalis, khilafah, anti NKRI, anti Pancasila dst, hanya untuk mendiskreditkan identitas umat dan memperlemah nasionalisme umat dan daya tawar umat dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tapi umat dan rakyat tahu bhw kalian sedang melakukan skenario busuk, tipu muslihat atau makar, merekayasa suatu rencana untuk memenangkan kontestasi Pilpres dg cara curang. Membunuh 800 orang lebih tenga KPPS untuk menghilangkan jejak kecurangan. Itulah langkah jitu untuk memuluskan niat busuk agar bisa berlangsung proyek eksplorasi harta kekayaan negeri ini. Kalian sedang melakukan upaya busuk untuk merampok harta kekayaan umat dan rakyat di negeri ini dengan cara culas dan durjana.

Sepertinya tidak ada yg benar kecuali hanya kalian yg punya panggung kekuasaan. Eksistensi kalian dengan setitik kekuasaan yang hina tega menganiaya rakyat dan umat, dg bahasa kekuasaan, padahal tidak ada kekuasaan bagi kalian tanpa investasi suara umat dan rakyat. Tidak ada kekuasaan pada kalian semua jika tanpa kehendak dan kuasa Allah SWT di dalamnya.

Virus Corona datang meruntuhkan kuasa otoriterianisme kalian. Corona datang menunjukan bhw kalian tidak punya kuasa yg ampuh untuk mengatasi apa yg sedang menimpa rakyat kaum pribumi di negeri ini.

Corona hanya seperti molecul yg tak terdeksi oleh mata rakyat awam, tapi apa boleh buat, Corona itu meresap dlm rongga rongga tubuh manusia dan bekerja cepat, seakan menjemput manusia dan menghantarkan manusia irjii ila robbiki rodiyatan mardiyah.

Apa kuasamu wahai penguasa yang angkuh dan sombong ? Apa kuasamu wahai pemimpin yg murka dan dzalim, apa kuasamu wahai pemimpin perampok dan penipu ? Engkau dan kamu sekalian para penguasa, kalian boleh menipu manusia, umat dan segenap rakyat di negeri ini dg kuasa dan keangkuhanmu, tapi engkau tak akan sanggup menipu Tuhan dg kuasamu yg absurd itu.

Bahkan kalian tega secara monolistik mengacak acak konstitusi, manafsirkan bhs agama dg logika kekuasaan sesuka perasaan dan syahwat politik kalian. Kalian menabrak dalil konstitusi, dalil agama hanya untuk mempertahan kekuasaan yg anti kritik. Ternyata konstrucsi kekuasaan kalian hanyalah berupa bangunan kardus yang rapuh, meleleh jika terembas air.

Sejatinya Pancasila hidup dlm logika, moral dan budaya rakyat. Bila Pancasila menginstitusi menjadi pola pandang dan pola sikap kehidupan rakyat, maka secara otomais akan tumbuh sikap kebesaran jiwa tanggung jawab rakyat pada setiap krisis yg dihadapi. Rakyat turut serta menjadi kekuatan pertahanan negeri ini.

Bukan sebaliknya Pancasila hanya sekedar dioles bibir penguasa untuk berbasa basi, seperti lipstik penghias bibir kusam, apalagi hanya menjadi monopoli penguasa yg sekedar untuk mempertahankan kekuasaan dari ancaman keruntuhan.

Secara trasparant terbaca dg amat jelas, bhw Pemerintah Joko Widodo Ma’ruf Amin mengalami krisis moralitas, pemerintahan yg tengah diterpa oleh wabah demoralisasi akut, dan akan sulit bagi Presiden Joko Widodo dan kabinetnya menegakan konstitusi bernegara. Bukan hanya karena adanya goncangan virus Corona, tetapi permasalahannya apriori dan apatisme rakyat pada rezim ini kian menggumpal. Wahai penguasa engkau saat ini tidak berdaya lagi selain menyadari kesalahanmu dan kembalikan kekusaanmu untuk seutuhnya melayani dan mendaulatkan rakyat. Atau kembalikan mandat politik pada rakyat, negara akan lebih terhormat dan berdaulat

Untuk itu tidak salah bila Pemerintahan Joko Widodo dihimbau bertaubat dan dan kembali ke jalan lurus sesuai arah kiblat bernegara. Penerintah perlu mendengar dan mematuhi pandangan Academis para Ilmuwan Indonesia.Yaitu menutup Pintu dan Jendela Indonesia dengan negara yg diduga sumber penyebaran Virus Corona. Batalkan semua perjanjian kerja sama pembangunan ekonomi. Pulangkan semua TKA asal Cina dan hentikan kedatangan TKA baru. Batalkan UU Omnibus Low Demi kewibawaan, kehormatan serta keselamatan bangsa dan negara.

Sebagaiman Pemerintah telah mendasrkan fatwa MUI menghimbau rakyat untuk tidak menyelenggarakan sholat jumat di masjid agar terhindar dari penularan virus corona.

Meskipun beberapa saat lalu pemerintah sepertyinya tersinggung, meredam kemarahan, ketika ada kesepakatan bersama oleh sejumlah ormas islam Muhammadiyah NU termasuk MUI meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi dari jabatannya, karena lontaran pernyataannya yg tak beradab dan kontraversial.

Rakyat juga memiliki pemahaman yg cukup baik tentang kacau balau dan buruknya kualitas pengelolaan Pemerintahan saat ini. Bhw pemerintah bekerja hanya dg nafsu, otak yg lemah, tanpa ilmu, devisit logika dan rasionalitas. Pemerintahan saat ini sedang diterpa kepanikan dan kelimbungan yg akut. Kehilangan daya intelegencia, tak sanggup membangun narasi objekti dan juga tak sanggup lagi mengembangkan nalar bernegara. Yang ada hanya, intimidasi, kelicikan dan tipu daya.

Carona datang memberikan suatu pembelajaran dan menunjukan bukti bhw pemerintahan saat ini bukan sejatinya pemerintahan. Karena kursi Kekuasaan yg diduduki saat ini terlahir dari perampokan suara rakyat. Dengan perampokan itu anda dan kalian berjalan gegap gempita, hingar bingar menuju singgah sana kekuasaan. Untuk kelancaran dan kenyamanan kekuasaan, agenda busuk dilanjutkan dg operasi menghilangkan alat buktkti berupa mematikan 800 orang pengawas kotak suara. Mereka membungkam suara rakyat dg meriam dan intimidasi di depan Bawaslu. Dan di Tanah Abang di malam hari diikuti dg peenembakan umat yang sedang tahajjut dg tembakan tanpa sasaran. Yang jatuh korban korban dlm tragedi di malam gelap yg naas dan memilukan itu, rakyat sipil dan anak anak usia sekolah.

Kebenaran akan datang, dan pasti akan datang menyapa doa orang yg tertindas oleh kuasamu. Tentu kebathilan demi kebathilan yang diproduksi olehmu dan atas nama negara, seperti semua parasangka buruk, stigma buruk, tuduhan tanpa bukti yg ditimpakan pada umat islam, pada ulama, activis islam, muballigh, guru ngaji, kini tiba kuasa Allah hanya dg satu molecul yg tak terditeksi oleh alat pantau meruntuhkan keangkuhan dan kebodohan tipu muslihatmu.

Ingat negara dlm keadaan darurat, tinggal satu langkah lagi, peringatan Tuhan di depan mata kalian semua …….

Ciputat 30 Maret 2020
MHR. Shikka Songge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *