Rachmawati Soekarnoputri Dan Tim IX Ajukan Uji Materiil PKPU No 5 th 2019 Ke MA

– Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 Menurut Kami adalah pelanggaran Konstitusi !!

Rachmawati Soekarnoputri terpanggil untuk mengajukan Uji Materi (Judicial Review) terhadap Pasal 3 Ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 di Mahkamah Agung RI Pada hari Senin, 13 Mei 2019.

Di Support oleh TIM IX dan Tim Lawyer Ormas Baladhika Indonesia Jaya,Tim IX adalah Tim Pemberi Kuasa ibu Rachmawaty dan Mayjen Asril H Tanjung, Syamsul Rizal, Dahlia Zein dsbnya memberi Kuasa kepada Taufiqurrahman selaku Koordinator dari TEAM Kuasa Hukum Baladhika Indonesia Jaya.

Gugatan yang dilayangkan putri Proklamator Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri dan koleganya Mayjen (Purn) Asril H. Tanjung.

Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU itu berisi, “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

Dalam gugatan itu, Rachma juga akan didampingi oleh Tim IX yang terdiri dari sejumlah tokoh yaitu, Syamsul Rizal, Dahlia Zein, Putut Riyadi Wibowo, Ristiyanto, Eko Santjojo, Hasbil Mustaqim dan Taufiqurrahman Ketua Bidang Hukum dan seluruh jajaran LBH Ormas Baladhika Indonesia Jaya.

Rachma dan kawan-kawan menilai keberadaan PKPU itu telah bertentangan dengan konstitusi.

Dalam jumpa pers dengan para wartawan di kediaman nya,Jl Jati padang raya Senin Sore, 13 Mei 2019,Rachmawati Soekarno Putri mengatakan :

Pemilu merupakan amanat konstitusi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia dalam menciptakan cita cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar I945.
Dalam pelaksanaan Pemilu Rakyat Indonesia perlu mendapat jaminan bahwa penyelenggaraan pemilu berpedoman pada azas LUBER sebagai perwujudan negara yang demokratis dan berintegritas.

Norma yang termaktub dalam Pasal 416 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar I945. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam penyenggaraan Pemilu 2019 bersandar pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Harapan Pemohon Terdiri Atas :

l. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Matcriil/chcratan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 20l9 Tentang Penetapan Calon Terpilih.

3. Menyatakan penghentian dan/atau penundaan serta memerintahkan Pemerintah Republik lndonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pcmbcrlakuan serta penerapan beserta segala implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Aqua. termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan penatapan calon Presiden dan Caton Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *