KESBANGPOL DKI BERI PENINGKATAN PEMAHAMAN UU BIDANG POLITIK UNTUK PANWASLU KECAMATAN SE DKI 

FOKUSATU – Setelah Pilkada Serentak di 171 Wilayah, Pemilihan presiden dan pemilihan anggota legistlatif 2019 sudah di depan mata,dan akan di gelar pada hari Rabu,17 April 2019

Karena itu, guna menyiapkan Pilpres dan Pileg 2019, Kesbangpol DKI Jakarta memberikan peningkatan Pemahaman Kepada Panwaslu Kecamatan di 5 wilayah Kota Se DKI Jakarta.

Pengalaman Pilkada DKI Jakarta menunjukkan ada peningkatan partisipasi politik warga dibanding periode 2012,” ujar Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Drs.Taufan Bakri di Ria Diani Hotel Bogor, Selasa, (30/10/2018)

Menurut Taufan, Pilkada DKI Jakarta yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2021 menjadi sorotan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun yang patut kita syukuri bersama bahwa penyelenggaraan Pilkada Di DKI Jakarta berjalan dengan baik dan lancar, walaupun penuh dengan dinamika.

Kesbangpol DKI mencatat, jika pada penyelenggaraan Pilkada 2012 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 66 persen, pada pilkada 2017 tahun ini tingkat partisipasi sebesar 77 persen, sehingga ada peningkatan partisipasi sebesar 11 persen.

Taufan mengakui, bahwa peningkatan partisipasi itu tidak terlepas dari seluruh komponen masyarakat DKI Jakarta yang telah menjaga dan mendukung penyelenggaraan Pilkada DKi Jakarta sehingga dapat berjalan dan kondusif,

“Saya mengharapkan kondisi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik di masa-masa akan datang,” harapnya.

Kegiatan Peningkatan pemahaman Undang-Undang Bidang Politik Angkatan VII diikuti oleh seluruh Panwaslu Kecamatan se Provinsi.DKI Jakarta di 5 wilayah Kota.

Terkait, isi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Taufan menjelaskan, bahwa secara kelembagaan Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu di tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten /Kota bersifat permanen sehingga bernama Bawaslu.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini agar setara dengan Penyelenggara Pemilu yakni KPU yang juga permanen baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten /kota.

Begitu juga terkait dengan keanggotaan KPU Provinsi dan bawaslu Provinsi yang jumlahnya bertambah menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh)orang .KPU kabupaten /kora berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima ) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawaslu provinsi serta KPU kabupaten/ Kota dan Bawaslu KPU kabupaten /kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-undang yang baru juga mengatur para peserta saksi peserta Pemilu yang dilatih oleh Bawaslu,ini merupakan tugas baru yang dibebankan pada Bawaslu, sehungga Bawaslu bukan hanya fokus pada pengawasan tahapan dan penegakan hukum, tetapi diperluas untuk melayani kepentingan peserta pemilu dalam pengawasan proses Pemilu. Pelatihan saksi partai politik yang dilatih oleh Bawaslu dibiayai oleh APBN.

Di akhir sambutan, Taufan menyampaikan apresiasi ucapan terima kepada seluruh panwaslu Kecamatan se Prov. DKI Jakarta dan Bawaslu di 5 wilayah Kota atas kerjasamanya,sehingga kegiatan ini dapat terselenggaranya dengan baik dan lancar

“Saya juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya mengharapkan mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi seluruh peserta, setidaknya dapat memberikan wawasan terkait dengan perkembangan politik yang sedang terjadi saat ini terutama berkaitan dengan implementasi UU Nomor tahun 2017 tentang pemilihan Umum,” pungkasnya.

Acara ini berlangsung selama 4 hari ,3 hari dari tanggal 30 Oktober – 02 November 2018 di Ria Diani Hotel,Bogor.

Dalam acara ini juga menghadirkan pembicara Bapak Agung dari Bawaslu RI,Ibu Khofifah dan Siti Rahma dari Bawaslu DKI,Bapak Ubaidilah Badrun dari Akademisi dan Bang Hadi Saja selaku Motivator. ( A W )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *