Terkait Program PTSL BPN Depok , Pemerintah Jangan Mau Diintervensi

FOKUSATU – Program sertipikasi Tanah sistematis lengkap (PTSL) salah satu program Unggulan Presiden Jokowidodo di bidang pertanahan, termasuk kecamatan Tapos kota Depok mendapatkan , program PTSL, ini adalah program Presiden RI Jokowidodo, untuk kota Depok dapat 30 ribu bidang di bagi 21 kelurahan sekota Depok.

Tapi kelihatanya program yang peruntukanya untuk rakyat, ini terlihat nyata tidak pro ke rakyat sebut PT. Karaba Digjaya, pengembamg perumahan yang sudah hampir 30 tahun hampir tidak ada kegiatan membangun unit rumah sesuai perijinan semula. Malah mendapat jatah pembuatan sertipikat, ini di jelaskan Plt, kepalah kantor BPN Depok Saat rapat minggu lalu.

Jayadi mantan ketua RW 04 kelurahan Tapos di temui di seputaran halaman kamtor kelurahan Tapos Selasa (30/1) mengatakan, saya sangat kecewa pada Aparat kecamatan Tapos, pasalnya ada surat undangan no 963/sifat penting, prihal musyawarah pengukuran tanah yang berada di persil 151, antara masyarakat dengan pihak PT. Karaba Digjaya karena kepentingan sepihak dengan mudahnya dibatalkan, ” sudah seharusnya pihak kecamatan selaku pengundang tidak segampang itu membatalkan, saya menduga ini ada interpensi,” tegas Jayadi .

Lebih lanjut Jayadi mengatakan, saat ini masyarakat ramai membicarakan program PTSL yang di gulirkan BPN,” masih banyak masyarakat yang butuh program ini, dan jangan ada kepentingan lain, rakyat diatasegalanya,jangan sebalik ,” geramnya ( Rudi Hrp, S. Muctar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *