Donald Trump Akan Selidiki Kecurangan Pemilu

WARTAHOT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menginvestigasi apa yang dia yakini sebagai kecurangan suara pada Pemilu November tahun silam, kendati pakar, pejabat dan politisi di AS sama-sama meyakini praktik semacam itu jarang sekali terjadi di AS.

Trump pernah membantah kalah jumlah suara pemilih (popular vote) dari Hillary Clinton, sebaliknya menyatakan dialah yang memenangkannya seandainya Pemilu tidak curang. Trump tak pernah menyertakan bukti untuk klaimnya itu.

“Saya akan memerintahkan penyelidikan besar untuk KECURANGAN SUARA, termasuk mereka yang terdaftar memberikan suara di dua negara bagian, mereka yang ilegal dan bahkan mereka yang sudah terdaftar pemilih padahal telam lama mati,” kata Trump dalam Twitter. “Tak peduli hasilnya, kami akan memperkuat prosedur pemungutan suara!”

Dia tidak menjelaskan lebih jauh dari dua postingannya di Twitter itu, namun sebelum pemungutan suara Pemilu 8 November dia sudah menuduh hasil Pemilu akan dicurangi dan mengklaim 3 juta sampai 5 juta imigran gelap telah memilihnya.

Meski menang suara elektoral sehingga menjadi presiden AS, Trump kalah jumlah suara pemilih (popular vote) sampai lebih dari 2,9 juta suara.

Tudingan Trump itu tidak disertai bukti dan bertolak belakang dengan praktik Pemilu di AS selama ini.

Partai Demokrat mengkhawatirkan kengototan Trump dalam perkara ini akan memaksa Republik menerapkan pembatasan-pembatasan dalam pemberian suara selama Pemilu.

“Krisis politik besar yang kita hadapi adalah bukan kecurangan suara yang nyaris tidak ada,” kata Senator Bernie Sanders, bekas bakal calon presiden dari Partai Demokrat. “Yang ada adalah tekanan kepada pemilih dan penyangkalan hal pilih.”

Dari laporan Brennan Center pada 2007 yang berjudul “The Truth About Voter Fraud,” ternyata tingkat kecurangan Pemilu di AS hanya antara 0,00004 persen sampai 0,0009 persen.

Penelitian Washington Post juga hanya mendapati 31 kasus yang mungkin berkaitan dengan kecurangan suara dari 1 miliar suara yang didapat dari Pemilu 2000 sampai 2014. Penelitan dari Universitas Negeri Arizona pada 2012 dan 2016 juga menghasilkan kesimpulan yang nyaris sama, demikian Reuters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *